DPRD Anambas Sahkan APBD-Perubahan Sebesar Rp 928,36 Miliar

654
Pesona Indonesia
Pengesahan APBD-Perubahan Kabupaten Kepulauan Anambas. foto:syahid/batampos
Pengesahan APBD-Perubahan Kabupaten Kepulauan Anambas. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – DPRD telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemkab Anambas tahun 2016. Jumlah yang sudah disahkan tidak meleset dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Degara (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 928.363.956.443.

Rinciannya untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp 29.662.717.410. Dana perimbangan sebesar Rp 801.173.542.197. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 97.117.780.988.

“Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2016, maka APBD Anambas mengalami penurunan sebesar Rp 51.300.132.539,” ungkap Bupati Kepulauan Anambas saat memberikan sambutan pada rapat paripurna pengesahan APBD-Perubahan di lantai 1 gedung DPRD Anambas, Selasa (27/9).

Untuk Belanja Tidak Langsung diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 370,87 miliar dan untuk belanja Langsung diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 557,46 miliar.

“Untuk tahun tahun ini tidak ada penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga atau investasi 0 rupiah,” jelas Bupati.

Diakuinya bahwasanya struktur APBD Anambas 97 persen merupakan dana dari pemerintah pusat berbentuk dana perimbangan. Sementara itu sisanya merupakan Pendapatan Asli Daerah. “Kita ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat,” ungkapnya.

Setelah APBD-Perubahan ini disahkan, maka pihaknya akan segera membawa berkasnya kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi lanjutan. Setelah dievaluasi dari Gubernur, maka itu merupakan hasil final.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Eksekutif sudah menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016 kepada pemerintahan Legislatif (DPRD) sejak minggu lalu.

Perkiraan atau asumsi pendapatan daerah pada Perubahan-APBD Anambas yang sudah tertuang dalam KUA PPAS tersebut yakni senilai kurang lebih Rp 928 miliar. Nilai ini mengalami sedikit penurunan daripada besaran APBD Murni tahun 2016 ini yakni sebesar Rp 979 miliar.

“Jadi kemungkinan Perubahan-APBD kita nanti akan berkurang sekitar Rp 51 miliar dari APBD murni. Ini masih belum final, bisa jadi lebih dari itu dan sebaliknya, tergantung pada pembahasan nantinya,” ungkap Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi, kepada wartawan Senin (19/9).

Pemda terpaksa harus mengurangi asumsi pendapatan karena banyak pos anggaran baik itu dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi tidak turun. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga sudah dipotong 10 persen dari Rp 135 miliar atau sekitar Rp 13 miliar.

Kemudian pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat bahkan dana Pengentasan Kemiskinan (Taskin) dari pemerintah Provinsi pun tidak turun sehingga pihaknya harus menurunkan asumsi pendapatan daerah. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar