Kasus Narkotika Dominasi Pidana Umum di Karimun, Persentasenya 70 Persen

1235
Pesona Indonesia
Danlanal bersama KPPBC dan Sat Narkoba serta BNN Karimun berikan keterangan penangkapan tiga pelaku penyelundupan narkoba. foto:sandi/batampos
Danlanal bersama KPPBC dan Sat Narkoba serta BNN Karimun berikan keterangan penangkapan tiga pelaku penyelundupan narkoba beberapa waktu lalu. foto:sandi/batampos

batampos.co.id – Kasus narkotika mendominasi pidana umum yang mencapai 110 perkara hingga September 2016 di Karimun. Kemudian disusul kasus pencurian, dan kasus kekerasan seksual yang mencapai 12 perkara. Semua kasus sudah disidangkan.

“Hampir sama dengan tahun lalu, kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu. Bisa di katakan, 70 persen kasus narkotika yang kita tangani hingga putusan paling tinggi 20 tahun dengan barang bukti 20 kilogram jenis sabu-sabu dengan tersangka orang Malaysia. Kalau heroin dan ganja tidak terlalu mencolok,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kajari Karimun, Bendry Almy, Selasa (27/9).

Pihak Kejaksaan mengaku puas terhadap keputusan hakim yang rata-rata memberikan vonis hukuman penjara. Artinya, selama ini kasus pidana umum terhadap narkotika tidak ada vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Karimun. Termasuk kasus pidana umum pencurian dan kekerasan seksual. Namun, demikian hingga saat ini belum ada putusan mati oleh Pengadilan Negeri Karimun terhadap pelaku pengedar narkoba.

“Jadi kasus narkoba masih rating tertinggi secara menyeluruh di Indonesia. Kalau ancaman sudah cukuplah, bagi pelaku narkotika yang sudah melakukan sebagai efek jera. Tapi, untuk pelaku baru yang ingin coba-coba belum tau rasanya,” tuturnya.

Sedangkan, pengguna narkotika ada dua kemungkinan bisa direhabilitasi atau dipenjara. Pengguna direhab itu adalah korban penggunaan narkotika, tapi tetap harus ada putusan pengadilan. Tinggal hakim yang menilai apakah pantas untuk dilakukan rehabilitasi atau dipenjara. Tapi, tidak bisa sembarangan karena ada tim asasmen yang menilai pelaku pengguna narkotika tersebut.

“Tim assemen yang terdiri dari beberapa intansi seperti pengadilan, kejaksaan, penyidik, dinas terkait untuk memberikan penilaian bagi pelaku pengguna narkotika,” jelas Bendry lagi.

Sementara untuk kasus kekerasan seksual 12 perkara. Korban rata-rata anak-anak dibawah umur, sedangkan pelaku sendiri ada yang dewasa atau oleh pacarnya maupun yang sudah berkeluarga. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual di Karimun seperti fenomena perilaku anak-anak yang kebablasan.

“Rata-rata mereka pacaran dan melakukan persetubuhan hingga hamil. Dan salah satu keluarganya tidak terima, maka dilakukan dipidana hingga kepersidangan dan dijatuhi hukuman,” ungkapnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar