Kemendagri Tidak Lanjutkan Proses PAW Anggotanya, Golkar Merasa Dirugikan

418
Pesona Indonesia
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri, Misni. foto:rpg
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri, Misni. foto:rpg

batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri RI tidak dapat melanjutkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam tubuh Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. PAW dari almarhum Sofyan Samsir ke Raja Amirullah, selaku peraih suara terbanyak di bawahnya, terkendala dengan kasus pidana yang menjerat mantan Bupati Natuna tersebut.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri, Misni membenarkan hal tersebut. Dalam salinan surat Mendagri yang sudah diterimanya dinyatakan bahwasanya Kemendagri tidak dapat melanjutkan proses PAW. Sehingga hanya proses pemberhentian almarhum Sofyan Samsir yang dapat diselesaikan.

“Kemendagri hanya menunggu inkracht. Kalau memang bebas, PAW ini akan langsung proses,” ungkap Misni, Selasa (27/9).

Begitu bunyi informasi yang diterima Misni dari salinan gambar surat Kemendagri yang diterimanya dari pesan Whatsapp. Sementara surat yang asli akan ditembuskan langsung ke Gubernur Kepri, DPRD Kepri, dan juga DPD Partai yang bersangkutan. “Kemungkinan akan tiba dalam minggu ini,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPRD Kepri, Asmin Patros justru punya pendapat lain. Menurutnya, sepanjang belum ada keputusan inkracht artinya belum ada kekuatan hukum yang pasti.

“Bisa dikatakan ia tidak ada persoalan hukum. Sehingga kami meminta proses ini tetap dilanjutkan,” kata Asmin.

Kemudian bila nanti ternyata terbit keputusan inkracht dari pengadilan dan memang terbukti yang bersangkutan bersalah di mata hukum, Asmin menegaskan, Fraksi Partai Golkar siap melakukan proses PAW lagi. Menurutnya kalau memang harus menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA), akan ada banyak waktu yang tebruang.

“Mau sampai berapa lama lagi kami menunggu. Tahu sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau sudah berurusan dengan MA. Dan kekosongan ini pun sudah sejak beberapa bulan lalu,” ungkap Asmin.

Asmin mengharapkan pemerintah daerah ikut benar-benar memfasilitasi komunikasi partai politiknya dengan pihak Kemendagri. “Kalau pemerintah benar-benar mengkomunikasikannya, kami bisa memikirkan tindakan yang harus kami ambil,” tutur Asmin.

Menurutnya, akibat tidak lengkapnya informasi mengenai proses PAW Golkar, partainya tak dapat berbuat banyak. Ia menambahkan, jika pemerintah provinsi memberikan informasi lengkap terkait hal ini dan juga berkomunikasi secara intens, maka pemerintah provinsi juga bersama Golkar dapat menghadap ke Kemendagri untuk memberikan penjelasan terkait status Amirullah saat ini.

“Kami merasa anggota fraksi kami tak diupayakan,” sambungnya.

Asmin menuturkan kondisi ini membuat partai berlambang pohon beringin ini kesulitan untuk mengambil langkah. Berhubungan dalam proses PAW anggota DPRD Kepri memang diharuskan melalui proses pemerintah daerahnya. “Partai tak bisa mengurus PAW ini langsung ke Kemendagri,” ujarnya.

Sementara masih kosongnya satu kursi memberikan dampak kerugian tersendiri bagi partai Golkar. “Dalam artian anggota kami berkurang dalam menjalankan tugas dan juga dalam pemikiran pengambilan keputusan,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar