Tidak Ditemukan Kerugian Negara, Kejati Kepri Hentikan Penyelidikan DTS

468
Pesona Indonesia
Kantor Kejati Kepri
Kantor Kejati Kepri

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menghentikan proses penyelidikan dugaan korupsi dan penyelewengan dana tunda salur (DTS) bagi hasil pajak non migas, sejak tahun 2014 hingga 2015 dan tahun 2016 yang belum disalurkan Pemerintah Provinsi Kepri kepada tujuh Kabupaten-Kota.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kejati Kepri Andar Perdana Widiastono melalui Asisten Intelijen (Asintel) Martono, kepada sejumlah wartawan, saat ditemui dikantornya, Selasa (27/9).

“Iya proses lidiknya kami hentikan hal ini berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP,” ujar Martono.

Dikatakan Martono, berdasarkan hasil audit investigasi, tidak ditemukan kerugian negara. Namun, belum disalurkannya DBH tersebut menjadi hutang Pemerintah Provinsi Kepri kepada tujuh Kabupaten-Kota.

“Belum ditemukan unsur melawan hukum dari tertundanya DBH tersebut,” kata Martono.

Dilanjutkan Martono, pihaknya belum mengetahui secara pasti hasil audit invetigasi yang dilakukan BPKP. Tapi, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan jika proses penyelidikan harus dihentikan karena tidak ada kerugian negara.

“Hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP Kepri memang belum kami terima. Karena itu akan diserahkan melalui BPKP Pusat yang merinci keseluruhan baru diserahkan ke Kejagung dan kemudian dilimpahkan ke kami,” ucap Martono.

Seperti diketahui, dari data yang didapat dilapangan, terhitung sejak Tahun Anggaran (TA) 2014, 2015, dan 2016 diketahui kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh Kabupaten/Kota di Kepri adalah sebesar Rp 333,4 miliar. Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke tujuh Kabupaten-Kota di Kepri dari tahun 2014, 2015, dan 2016.

Dari total bagi hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke 7 kabupaten/kota, masing-masing Kabupaten/kota seharusnya menerima hak tersebut. Adapun detailnya adalah Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp 13,769 miliar, Kota Batam tahun 2015 Rp 137.609 millar lebih, Tanjungpinang Rp 45.956 miliar, Kabupaten Bintan Rp 42.692 miliar lebih, Karimun Rp 31.448 miliar lebih, Kabupaten Natuna Rp29.625 miliar lebih, Kabupaten Lingga Rp 23.855 miliar ebih, Dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp22.307 miliar Lebih.

Berdasarkan lima sektor pajak, penerimaan daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun bagi hasilnya belum disalurkan provinsi ke 7 Kabupaten/kota di Kepri. Total bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk 7 Kabupaten Kota merupakan yang terbesar, dengan nilai Rp 124.129.971.348.

Jumlah tersebut berasal dari sumbangan Kota Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.378 miliar. Selanjutnya tahun 2015 sebesar Rp 40.346 miliar. Berikutnya adalah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 18.967 miliar. Setelah itu adalah Kabupaten Bintan Rp 23.216 miliar, Kabupaten Karimun Rp 12.087 miliar. Sedangkan Kabupaten Natuna jumlahnya adalah Rp 13.651 miliar, Kabupaten Lingga Rp 8.074 miliar. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas Rp7.586 miliar.

Perhitungan total bagi Hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini, sendiri telah di setujui dan ditetapkan Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun pada 4 Mei 2016, yang nantinya akan dialokasikan Pada APBD Perubahan 2016 Provinsi Kepri.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar