Demo Buruh Tolak Tax Amnesty di Batam Berlangsung Aman

1096
Pesona Indonesia
Demo buruh yang tergabung dalam FSPMI Batam menolak tax amnesty di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (29/9/2016). Foto: FSPMI PUK Sanmina Batam/fb
Demo buruh yang tergabung dalam FSPMI Batam menolak tax amnesty di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (29/9/2016). Foto: FSPMI PUK Sanmina Batam/fb

batampos.co.id – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja metal (FSPMI) turun ke jalan dan menggelar aksi demo menolak tax amnesty di depan kantor Wali Kota dan DPRD Batam, Kamis (29/9/2016).

Meski FSPMI dikenal sebagai organisasi buruh paling kritis di Batam, namun dikenal juga sebagai organisasi yang paling tertib dalam berdemo. Itu dibuktikan kembali saat demo di depan kantor Wali Kota Batam.

Anggota FSPMI datang dengan tertib lalu menyampaikan orasi penolakan terhadap program tax amnesty.

FSPMI memiliki alasan kuat menolak Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) nomor 11 tahun 2016. Mereka ingin pemerintah mencabut UU tersebut.

“UU itu bentuk pembelaan terhadap koruptor,” kata Konsulat Cabang FSPMI Batam, Suprapto.

Menurut mereka, para pengemplang pajak seperti diberi karpet merah dengan UU tersebut. Sementara buruh seperti mereka justru diabaikan. Padahal, mereka taat membayar pajak.

“Sebelum gaji (kami) diterima sudah dipotong dulu untuk PPh (pajak penghasilan),” ujarnya.

Demo penolakan tax amnesty ini tidak hanya berlangsung di Batam. Melainkan di daerah-daerah lain se-Indonesia. Kamis itu, mereka akan menggelar aksi secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

“Kenapa kami lakukan serentak, supaya pemerintah tahu ada penolakan di daerah-daerah. Sehingga mencabut UU tersebut,” katanya.

UU Tax Amnesty mulai berlaku sejak 19 Juli 2016. Rencananya, program ini akan berlangsung hingga Maret 2017 nanti. Dari program ini, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Hingga Selasa (27/9/2016), total penerimaan negara dari program tersebut mencapai Rp 61,99 triliun. (nur/ceu)

Respon Anda?

komentar