Efisiensi Tembus Rp 284,2 Miliar, Jumaga: Ini Pil Pahit!

1128
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang didampingi Wakil Ketua II Husnizar Hood, pada sidang paripurna, Rabu (28/9). Foto: Humas DPRD Kepri
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang didampingi Wakil Ketua II Husnizar Hood, pada sidang paripurna, Rabu (28/9). Foto: Humas DPRD Kepri

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merapatkan barisan dalam pembahasan anggaran perubahan agar pengeluaran belanja tidak semakin melebar. Pada penyusunan draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2016, total efisiensi belanja tembus di angka Rp 284,2 miliar.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mengungkapkan, memang tidak mudah dalam melakukan pembahasan anggaran perubahan yang didera defisit keuangan. “Perlu komitmen bersama untuk bisa bersama-sama melakukan efisiensi agar angka defisit tidak terus melebar,” kata Jumaga pada sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD-P 2016, Rabu (28/9).

Efisiensi sebanyak itu, sambung Jumaga, sudah menemukan kesepakatan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dan Tiim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dari total Rp 284,2 miliar itu, kegiatan belanja di semua SKPD berhasil dihemat hingga Rp 251,7 miliar. Sedangkan dana hibah sukses dirasionalisasi sebesar Rp 32,5 miliar.

“Ini pil pahit yang tidak bisa ditolak. Suka atau tidak harus ditelan,” kata Jumaga.

Keharusan melakukan efisiensi memaksa Pemprov Kepri harus pintar-pintar menjaga postur anggaran tetap sehat. Sebab jika tidak, kata Jumaga, bisa berdampak buruk. “Jika tidak, maka bencana defisit ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” ungka politisi dari Fraksi PDIP ini.

Kendati terjadi pemerosotan nilai belanja, alokasi pendapatan pada struktur anggaran perubahan Pemprov Kepri tahun ini justru mengalami peningkatan sebesar Rp 123,7 miliar. Dana itu terdiri dari bantuan dana operasional sekolah sebesar Rp 81,8 miliar, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 2,83 miliar, dan pendapatan operasional rumah sakit daerah sebesar Rp 16,88 miliar.

Selain itu dana hibah berupa penyertaan modal dari pemerintah pusat sebesar Rp 22,334 miliar juga masuk dalam pendapatan tambahan. Dana-dana tersebut, kata Jumaga merupakan pendapatan non riil atau non tunai dimana dananya langsung dikembalikan ke pusat. Dengan penandatangan KUAP-PAS APBD-P 2016 kemarin, Jumaga menyebutkan DPRD Kepri akan segera menyampaikan nota keuangan awal bulan mendatang. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar