PKB Pinta Segera Bentuk Pansus Pemilihan Wagub Kepri

395
Pesona Indonesia
 Sirajudin Nur. foto:net
Sirajudin Nur. foto:net

batampos.co.id – Fraksi Kebangkitan Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada seluruh jajaran anggota dan unsur kepemimpinan lembaga legislatif segera membentuk panitia khusus pemilihan wakil gubernur.

“Dengan sangat-sangat hormat memohon kepada rekan-rekan DPRD dan pimpinan sidang, segera menetapkan jadwal pembentukan pansus wagub di banmus (Badan Musyawarah),” kata Anggota Fraksi Kebangkitan Nasional dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sirajudin Nur pada sidang paripurna, Rabu (28/9).

Bukan tanpa alasan Sirajudin mengutarakan pendapatnya seperti ini. Ia menilai agar kekosongan jabatan ini tidak menjadi kendala ke depannya bagi Pemerinta Provinsi Kepri dalam menunaikan kerjanya. Di mata Sirajudin, kondisi terkini Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang sangat sibuk melayani masyarakat tak bisa dihadapi seorang diri.

“Gubernur saja tidak cukup. Perlu ada wakilnya agar bisa berbagi tugas. Itu yang diharapkan,” kata Sirajudin.

Tidak hanya itu saja. Sirajudin juga beranggapan bahwasanya pernyataan Dirjen Kemendagri terkait pemilihan wagub tentang kemungkinan jabatan itu dikosongkan adalah dampak dari kelalaian DPRD Provinsi Kepri mengambil peluang untuk membentuk pansus pemilihan wagub.

“Kemungkinan itu benar-benar bisa jadi kenyataan kalau misalnya DPRD dirasa tak mampu melaksanakan pemilihan wagub,” ujar Sirajudin.

Terpisah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyebutkan, sah-sah saja bagi Kemendagri menggesa percepatan pengajuan pemilihan wagub. Mengingat Mendagri adalah pembina partai politik. “Tapi kami di sini adalah perpanjangan tangan partai. Tak bisa kita mengatur partai. Tapi saya jamin kalau nama sudah disetor ke DPRD ini, kami akan lekas dan wajib memprosesnya,” tegasnya.

Sementara itu Jumaga menambahkan, ada satu hal yang membuat pembentukan itu terpaksa terlebih dahulu ditunda.

“Kami memilih untuk menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dulu. Karena kata Kemendagri PP itu dalam waku dekat ini akan keluar dan dilanjutkan ke daerah-daerah,” kata Jumaga.

Penundaan ini, sambung Jumaga, juga demi menghindarkan kerja sia-sia. Ketika ternyata kerja penyusunan tata-tertib yang dibuat pansus pemilihan wagub justru bertolak-belakang dari aturan main yang tertuang dalam PP dari Kemendagri. Hal ini dinilainya bakal membuang waktu dan tenaga anggota pansus.

“Kementerian juga bilang tunggu PP itu saja dulu, karena sebentar lagi keluar. Ya kami ikuti saja sekalian mempersingkat waktu dan tenaga,” kata Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar