AM Hendropriyono : Intelijen Bukan Operasi yang Liar, Ia Tidak Bebas Nilai

515
Pesona Indonesia
 Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Jenderal TNI (Purn) Profesor DR AM Hendropriyono ST SH MH saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara Wisuda Sarjana angkatan IX dan Diez Natalis XIII Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Bogor, Kamis (29/09/2016). Foto: IST

Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Jenderal TNI (Purn) Profesor DR AM Hendropriyono ST SH MH saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara Wisuda Sarjana angkatan IX dan Diez Natalis XIII Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Bogor, Kamis (29/09/2016). Foto: IST

batampos.co.id  – Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Jenderal TNI (Purn) Profesor DR AM Hendropriyono ST SH MH mengatakan, bangsa Indonesia tengah menghadapi himpitan filsafati antara pemenuhan terhadap keamanan kolektif, dengan pemenuhan kebutuhan terhadap keamanan individu bagi setiap warga negara.

Hal tersebut telah mendorong kita pada kondisi kegelisahaan akademik untuk melakukan kontemplasi terhadap hakikat dari ilmu intelijen universal, terutama penerapannya di negara Indonesia kita.

Demikian dikemukakan AM Hendropriyono saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara Wisuda Sarjana angkatan IX dan Dies Natalis XIII Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul, Bogor, Kamis (29/09/2016).

Dikatakan, kontemplasi tentang hakikat intelijen negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari filsafat Pancasila, perlu menemukan cara agar abstraksi itu dapat berurusan dengan realitas empirik.

“Hakikat intelijen yang dimaterialisasi oleh tindakan yang cepat (Velox) dan tepat (Exactus) digunakan untuk melepaskan bangsa Indonesia dari himpitan filsafati, berada dalam realitas yang bukan hanya netral tetapi lebih sering dalam realitas yang goncang atau disebut juga sebagai suasana kedaruratan. Kedaruratan berbeda dengan keadaan darurat yang merupakan domain ilmu hukum, kedaruratan yang saya maksud adalah suasana yang terdapat dalam domain moralitas.” kata Hendropriyono.

Kedaruratan pada tataran operasional, imbuh dia, kerapkali memunculkan tindakan yang tidak masuk akal, sedangkan hukum positif manapun tidak hadir di sana. Aparat intelijen yang bertanggungjawab terhadap keamanan umum sering dipersalahkan, karena tindakannya untuk mencegah berubahnya suatu potensi ancaman menjadi suatu ancaman nyata.

“Dasar berpijak aparat intelijen yang bersangkutan itu adalah moral, yang merupakan payung paradigmatik bagi segala macam alternatif siasat. Kedaruratan itu sendiri bukan kasus yang meminta pengecualian hukum. Kedaruratan adalah dasar bagi jenis hukum dan keadilan tersendiri,” tambah Tokoh Intelijen Nasional itu.

Dalam suatu realitas yang goncang, sambungnya, kita tidak perlu sibuk mencari landasan hukum dalam menyelamatkan rakyat. Apalagi hukum positif dalam jurisdiksi negara manapun. Hal itu disebabkan pada dasarnya, suasana kedaruratan sejak kelahirannya sudah berwatak hukum. Aparat intelijen yang bertindak cepat dan tepat dalam mencegah terjadinya bahaya terhadap keselamatan umat manusia tidak sedang melanggar hukum, namun ia tidak pula sedang meng-eksekusi hukum. Apa yang dilakukannya adalah mende-eksekusi hukum, sekaligus berada dalam proses penciptaan hukum tersendiri.

Sebagai contoh, suiced bomber yang berlari menuju sebuah masjid atau gereja bisa ditembak oleh alat Negara RI, walau tindak pidana yang dilakukannya belum selesai.

Dikatakan, kedaruratan juga termasuk suasana ketika sepasukan alat negara sedang menyergap (raid) gerombolan bersenjata, di mana terjadi tembak menembak antar mereka yang saling berhadapan. Hukum yang berlaku pada momen pertempuran itu hanya membunuh atau dibunuh (to kill or to be killed).

“Hukum positif yang berlaku dalam keadaan normal, di sana telah kehilangan daya rekatnya. Kehilangan daya rekat hukum dalam derajat yang lebih rendah juga terjadi, ketika banjir permanen berkala sejak dahulu di kota Jakarta melanda jalan-jalan raya. Para pengemudi sepeda motor yang dilarang menggunakan jalan tol, dengan bebas telah menggunakannya tanpa gugatan. Dengan serta merta polisi lalu lintas yang berdinas merubah posisi kebijakannya, dari dasar hukum ke landasan moral,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan PhD dalam sambutannya sangat mengapresiasi Jenderal TNI (Purn) Profesor DR AM Hendropriyono  yang menjadi inisiator terbentuknya Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang diresmikan oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

“Kita berharap STIN menjadi pusat pendidikan intelijen unggulan yang bertarap internasional, guna mendukung keamanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong sebagaimana yang tertuang dalam nawacita,” kata Budi Gunawan.

Sebagai informasi, wisuda sarjana angkat ke-9 STIN ini meluluskan 90 sarjana intelijen yang terbagi dalam 53 program studi agen intelijen dan 37 program analis intelijen. Dalam acara yang dihelat di Auditorium Letjen TNI (Purn) Masiano Norman itu, tampak hadir mantan pejabat Badan Intelijen Negara seperti Marciano Norman,  As’ad Said Ali, Maroef Sjamsoeddin serta Kepala Badan Narkotina Nasional, Letjen (Pol) Budi Waseso. (fuz)

Respon Anda?

komentar