Buruh Karimun Tuntut Realisasi Balai Latihan Kerja

541
Pesona Indonesia
Puluhan buruh metal melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Kabupaten Karimun menuntut penghapusan UU Pengampunan Pajak, PP Nomor 78 tahun 2015 dan segera dibangun BLK di Karimun. foto;sandi/batampos
Puluhan buruh metal melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Kabupaten Karimun menuntut penghapusan UU Pengampunan Pajak, PP Nomor 78 tahun 2015 dan segera dibangun BLK di Karimun. foto;sandi/batampos

batampos.co.id – Puluhan buruh metal yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) melakukan demo damai ke Kantor DPRD Kabupaten Karimun dan Kantor Bupati Karimun, Kamis (29/9). Secara nasional mereka menuntut agar pemerintah mencabut beberapa aturan yang dinilai merugikan buruh.

‘’Demo damai yang kita lakukan ini secara nasional serentak dilakukan meminta agar pemerintah mencabut atau membatalkan undang-undang pengampunan pajak. Alasan kita minta pemerintah agar menghapus undang-undang ini karena kita sebagai buruh merasa dirugikan. Sebab, buruh setiap bulan selalu dipotong pajak, sementara orang-orang yang selama ini tidak melaporkan pajak dengan benar malah dapat pengampunan pajak dengan alasan untuk meningkatkan penerimaan pajak,’’ ujar Ketua FSPMI Kabupaten Karimun, Fajar kepada koran Batam Pos.

Sementara itu, kata Fajar, untuk permasalahan lokal yang sampai saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah adalah dibangunnya balai latihan kerja (BLK). Hal ini sangat penting mengingat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja di Kabupaten Karimun. Apalagi, keluhan dari rekan-rekan yang akan melamar pekerja di perusahaan selalu ditanyakan tentang sertifikat keahlian.

”Sudah sejak empat tahun lalu kita minta pemerintah daerah untuk membangun BLK. Sehingga, SDM Karimun bisa mendapatkan pelatihan dan memiliki keahlian. Tapi, sampai saat ini belum juga dapat direalisasikan. Dengan kondisi saat ini, tentunya sulit kita bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Bagaimana buruh kita mau sejahtera. Selain tidak adanya Perda yang mengatur tentang tenaga kerja lokal, ditambah lagi dengan adanya PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Untuk itu, kita minta dalam pembahasan UMK nanti kenaikan upah ditambah menjadi Rp 650 ribu,” tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun, Azmi secara terpisah menyebutkan, melihat perkembangan Karimun memang sudah sewajarnya daerah ini memiliki BLK sendiri. ”Kita tahu bahwa selama ini untuk tenaga kerja lokal mendapatkan pelatihan numpang di perusahaan. Dan, mudah-mudahan tahun depan akan kita jadikan prioritas untuk dianggarkan. Khususnya untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan,” jelasnya.

Soal bangunan atau gedung, ang akan digunakan sebagai tempat pelatihan, lanjut Azmi, dia melihat ada bangunan lama milik Pemerintah Kabupaten Karimun yang dulunya bekas wisma transit. Saat ini, bangunan tersebut sudah belasan tahun tidak digunakan. Sehingga, tidak perlu membangun gedung baru lagi dan juga dapat menghemat anggaran daerah. Selain itu, dengan sudah tersedianya gedung, maka tahun depan jika disetujui anggarannya maka peralatan sudah dapaty dibeli dan langsung bisa digunakan. Tidak perlu menunggu pembangunan gedung lagi. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar