Jumaga: Pemprov Harus Lebih Komunikatif dan Inovatif

280
Pesona Indonesia
Prosesi penyerahterimaan P2D di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (29/9). foto:humas pemprov
Prosesi penyerahterimaan P2D di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (29/9). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak meminta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja dengan lebih komunikatif dan inovatif. Apalagi setelah personel prasarana dan dokumen (P2D) diserahkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Kepri.

“Karena bagaimanapun operasionalnya masih berada di kabupaten/kota. Maka harus tetap ada komunikasi dan inovasi yang dilakukan Pemprov Kepri,” ujar Jumaga, ditemui usai prosesi penyerahterimaan P2D di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (29/9).

Dengan diserahkannya dokumen tersebut, maka seluruh personel, sarana dan dokumen menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Beberapa kewenangan itu antara lain urusan pendidikan menengah, urusan kehutanan, urusan ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan status kepegawaiannya, yang otomatis berubah menjadi pegawai Pemprov Kepri.

“Dengan menjadi tanggungjawab Kepri, maka kami di DPRD mengharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah,” kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Hal ini diamini Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Semua alat dan prasarana, kata dia, masih berada di kabupaten/kota. Maka dari itu, Nurdin berharap koordinasi dapat berjalan seperti biasa. “Kami sadar, setelah serah terima ini ke depannya pasti ada plus-minusnya, maka dari itu perlu diberikan kesamaan pemikiran atau konektivitas hati,” kata Nurdin.

Berdasarkan peraturan, penyerahan dokumen prasarana serta dokumen (P2D) hingga paling lambat 2 Oktober 2016. Adapun serah-terima pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 mendatang. Pengalihan pegawai negeri sipil (PNS) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. Namun pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada APBD Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Selama Oktober, November dan Desember 2016, gaji dan tunjangan PNS tetap dibebankan pada APBD kabupaten/kota. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar