Kepri Bidik Rp 5 Triliun DAK Pusat

702
Pesona Indonesia
Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, Sardison. foto;dok
Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, Sardison. foto;dok

batampos.co.id – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison mengatakan Provinsi Kepri membidik Rp5 terliun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 mendatang.

“Kebutuhan DAK yang sudah kita usulkan ke Pemerintah Pusat nilainya adalah Rp 5.364.130.590.638. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat,” ujar Sardison menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.

Menurut Sardison, kepesekatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi DAK 2017 bersama Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang pada Selasa (27/9) dan Rabu (28/9) lalu.

Dijelaskannya, Proposal Based DAK Provinsi Kepri yang diajukan Ke Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian/Lembaga terdiri dari DAK Reguler, DAK Infrastruktur Daerah (IPD) yang sekarang berganti menjadi DAK Penugasan dan DAK Affirmasi.

Masih kata Sardison, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak TA 2014 lalu, Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kabupaten/Kota se-Kepri mendapat alokasi DAK yang semakin meningkat secara signifikan.

Disebutkannya, tahun 2014 mendapatkan alokasi total sebesar Rp 277.902.420.000. Kemudian tahun 2015 mendapatkan alokasi sebesar Rp 523.505.020.000. Sedangkan pada tahun 2016 ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nonor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun 2016, Provinsi Kepri dan Kab/Kota se-Kepri mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 959.445.330.000.

“Mudah-mudahan di 2017 jumlahnya meningkat signifikan. Sehingga bisa dioptimalkan untuk percepatan pembangunan daerah,” harap Sardison.

Ditambahkannya, DAK merupakan pembangunan yang merupakan kebutuhan daerah, tetapi merupakan kepentingan nasional. Apalagi Kepri merupakan daerah kepulauan, tentu membutuhkan biaya yang mahal dalam melakukan pembangunan.

“Atas dasar itu, wajar apabila kita berharap mendapatkan perhatian yang lebih. Sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota lebih merata,” tutup Sardison.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar