Pengadaan Mebeler Disdik Bandarlampung Diduga Ada Permainan

929
Pesona Indonesia
Ilustras
Ilustras

batampos.co.id – Pengadaan mebeler pada Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik.

Akademisi Unila Dedy Hermawan mengungkapkan, hal tersebut jelas menunjukkan indikasi adanya ’’sandiwara” lelang proyek.

Tidak hanya menyoal pengadaan meja dan kursi yang dipecah, Dedy juga menyorot selisih harga perkiraan sendiri (HPS) dengan penawaran pemenang kontrak yang sangat kecil. Bila diperhatikan secara detail, rata-rata penawaran kontrak hanya berkisar di bawah 0,1 persen dari HPS.

Seperti, pengadaan meja siswa SMP/MTs senilai Rp992 juta dikerjakan CV Karya Utama Jaya dengan nilai penawaran Rp991.600.000. Dalam proyek tersebut, nampak jelas pemenang lelang hanya menawar 0,05 persen di bawah HPS.

Menurutnya hal tersebut sungguh sangat janggal. Idealnya, selisih antara HPS dengan penawaran mestinya 10 – 15 persen. Sejumlah faktor patut diperhatikan. Penyusunan HPS yang jujur dan akuntabel mestinya memperhitungkan keuntungan bagi kontraktor di luar harga barang. Selain itu, harga barang/jasa dalam HPS dihitung berdasarkan harga satuan di pasaran, bukan harga grosir, bukan harga pembelian dalam jumlah besar.

”Bagi kontraktor yang jujur, mereka masih untung 15 – 20 persen, meskipun selisih penawaran dengan HPS 10 -15 persen,” ujarnya seperti diberitakan Radar Lampung (Jawa Pos Group) hari ini (30/9)

Ditekankan, peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas menyebutkan tujuan utama e-proc ialah memperbaiki tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Prinsip efisiensi ini, kata dia, bukan saja pada pengadaannya, melainkan juga pada belanjanya.

’’Faktanya, anggaran yang mestinya bisa dihemat justru dibuat bancakan dalam lelang [yang menurut saya] penuh indikasi korupsi dan kolusi itu. Padahal dg penghematan Anggara, banyak hal untuk membangun fasilitas publik lainnya,” sesal Dedy.

Diberitakan sebelumnya, ada yang berbeda dalam pengadaan mebeler oleh Disdik Bandarlampung tahun ini. Jika biasanya proyek pengadaan mebeler yang terdiri dari meja dan kursi selalu dalam satu paket, tidak untuk tahun ini. Pengadaan meja dan krusi dipisah menjadi paket berbeda.

Pengadaan mebeler itu sendiri selesai dilelang 31 Agustus. Di antaranya pengadaan meja guru senilai Rp660 juta yang dimenangkan CV Paksi Marga dengan nilai penawaran Rp659.600.000.

Lalu pengadaan kursi siswa SMP/MTs Rp620 juta dimenangkan CV Maha Karya Indonesia dengan nilai penawaran Rp619.700.000. Pengadaan meja siswa SMP/MTs senilai Rp992 juta dikerjakan CV Karya Utama Jaya dengan nilai penawaran Rp991.600.000.

Kemudian pengadaan kursi siswa SD Rp1,5 miliar dikerjakan CV Tawakal dengan nilai penawaran Rp1.499.200.000. Serta pengadaan meja siswa SD Rp1,35 miliar dikerjakan CV Bejamou dengan nilai penawaran Rp1.349.620.000.

Kepala Bidang Gedung dan Perlengkapan A. Husni membenarkan ada pemecahan paket proyek meubelair. Menurutnya hal tersebut sudah sesuai ketentuan. Pemecahan tersebut merupakan arahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait ketertiban pelaporan asset.

’’Memang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi ini arahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini berkaitan dengan pendataan aset nantinya. Karena itu, kode rekeningnya pun dibedakan antara pengadaan kursi dan meja, bahkan meja guru dan siswa pun dibedakan,” jelas Husni.

Tapi terkait hal ini, Kepala BPKAD Bandarlampung Trisno Andreas membantah telah memberikan arahan ke Disdik untuk memecah paket pengadaan meubelair. ’’Kami tidak pernah mengintervensi atau memberikan arahan ke disdik untuk memecah paket meubelair. Kecuali masalah pencairan karena memang kas daerah terbatas,” ucapnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar