Satu Kepala Dinas di Pemkab Lingga Diganti

722
Pesona Indonesia
Rudi Purwo Nugroho. foto:rpg
Rudi Purwo Nugroho. foto:rpg

batampos.co.id – Pemkab Lingga melaksanakan pemindahan sejumlah pejabat terdiri dari eselon II, eselon III dan IV yang direncanakan akan digelar di aula Gedung Bupati, Daik Lingga, hari ini, Jumat (30/9), untuk menyelaraskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 terkait SOTK baru. Dari informasi yang diterima, pelaksanaan mutasi ini akan menggeser satu orang kepala dinas.

Untuk mememastikan pelaksanaan mutasi, wartawan koran ini mendapat jawaban dari Staf Khusus Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Lingga Rudi Purwo Nugroho. Pria yang pernah duduk di kursi Dewan Kabupten Lingga ini, hanya membenarkan kalau hari ini, Jumat (30/9), Pemkab menggelar kegiatan mutasi dijajaran pegawai negeri, namun tidak mengetahui terkait pergantian kepala dinas.

Informasi yang didapat Batam Pos, mutasi kali ini akan dilakukan terhadap sejumlah PNS terdiri dari satu orang PNS eselon II dan beberapa lainnya terdiri dari PNS eselon III dan IV. Namun orang dalam pemerintahan yang menjadi sumber Batam Pos enggan menyatakan nama kepala dinas yang diganti.

“Saat ini hanya itu (mutasi,red) yang saya tau. Terkait kepala dinas diganti, saya kurang faham,” kata Rudi ketika memberikan keterangan, Kamis (29/9) pagi.

Menurut Rudi, mutasi memang harus dilaksanakan karena sesuai dengan PP Nomor 18, seluruh pemerintah daerah harus menggunakan SOTK baru setelah enam bulan penerbitan PP tersebut dan harus segera terlaksana pada Januari tahun depan.

Namun, aku Rudi, saat ini Pemkab Lingga masih terkendala oleh APBDP yang masih dalam penggodokan. Tentunya, dana APBDP tersebut masih menggunakan nama kepala dinas lama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk itu Pemkab Lingga berkemungkinan akan melakukan perombakan atau mutasi dalam beberapa kali kegiatan.

Ungkapan Rudi tersebut menyiratkan masih adanya pergantian kepala dinas lainnya untuk mencari formasi baru di jajaran SKPD di bawah kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakilnya, Awe-Nizar. Sebagai tahap awal, mutasi kali ini satu kepala dinas diganti lebih dulu.

Rudi menambahkan, mutasi kali ini tidak memerlukan kegiatan lelang jabatan karena sudah sesuai dengan surat Menpan-RB nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 yang menyatakan mutasi eselon 2B dapat dilakukan langsung oleh kepala daerah.

“Inti dari surat Menpan-RB itu, pertama pejabat pimpinan tinggi yang dikukuhkan, kedua pengisian jabatan tinggi melalui uji kesesuaian, ketiga pengesian jabatan tinggi melalui seleksi terbuka dan keempat dapat mengangkat jabatan administratur atau fungsional,” ujar Rudi. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar