Banyak Desa di Anambas Belum Dialiri Listrik

758
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerhati kelistrikan di Anambas Herry Fakhrizal mengatakan, program Indonesia Terang dengan target proyek listrik sebesar 35 ribu MW untuk sejumlah daerah di Indonesia dirasa sulit terwujud. Salah satu faktor sulitnya target realisasi tersebut dikarenakan kewenangan kabupaten untuk mengelola kelistrikan kini pindah ke pemerintah provinsi.

“Menurut UU 23/2014 tentang Otonomi Daerah, selama ini kekurangan daya listrik dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota serta dapat meringankan beban pemerintah pusat dan PLN, tapi setelah ditarik ke provinsi maka saya kira akan sulit terwujud,” ujarnya Jumat (30/9).

Herry, yang juga menjabat sebagai Camat Siantan tengah menambahkan, saat ini terdapat 12.659 desa di Indonesia yang belum menikmati listrik. Hal ini pun kian sulit terealisasi terlebih dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini terus mengalami defisit anggaran. Sehingga desa-desa yang saat ini belum menikmati listrik secara optimal akan lebih sulit untuk diatasi.

Menurutnya, diakuinya ada alternatif untuk mengatasi listrik di setiap desa yang belum teraliri listrik yakni dengan menggunakan dana desa. Namun dana desa juga sudah ada peruntukannya masing-masing yakni untuk meningkatkan infrastruktur di desa yang menjadi skala prioritas lain.

“Saya tidak yakin dapat menggunakan dana desa. Karena, infrastruktur yang ada di desa sangat jauh dari apa yang selama ini kita harapkan,” terangnya.

Herry, menjelaskan, di Anambas sekarang ini masih ada sekitar 32 desa dan dusun yang belum terakses listrik secara optimal, termasuk tiga desa dan satu dusun yang ada di Kecamatan Siantan Tengah.

Alternatif lain dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat atau penggunaan pembangkit listrik hybrid menjadi solusi untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat Anambas ini.

“Dengan tenaga surya setidaknya dapat menghemat uang negara, karena hasilnya bagus baik untuk warga maupun untuk sekolah. Di Siantan Tengah ada lokasi tanah yang saya alokasikan untuk pembangunan PLTS Terpusat atau menggunakan tenaga angin hybrid ini,” ungkapnya.

Sementara itu salah satu warga Desa Air Asuk, Maisalamah, mengakui bahwasanya saat ini listrik di desanya belum menyala 24 jam namun hanya menyala dari sore hingga pagi. Meski demi demikian, pembayaran listrik di desanya sudah terlalu mahal dan memberatkan karena dalam satu bulan ia harus menyiapkan sekitar R p80 ribu per bulan. Sementara itu konsumsi listriknya juga masih tergolong rendah karena hanya beberapa lampu penerangan rumah dan untuk TV.

“Biasanya bayarnya per dua minggu. Dalam dua minggu kita bayar beban Rp 40 ribu,” jelasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar