Hutang Selesai, Gubernur Sentil PDAM

1290
Pesona Indonesia
Gubernur menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Non Kas dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Tirta Kepri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Jumat (30/9). foto:humas pemprov
Gubernur menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Non Kas dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Tirta Kepri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Jumat (30/9). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menghibahkan hutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri senilai Rp 22,33 miliar. Naum Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tetap menyentil kinerja PDAM Tirta Kepri. Ditegaskan Nurdin, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi.

“Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan cepat penuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur usai Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Non Kas dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Tirta Kepri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Jumat (30/9).

Orang nomor satu di Pemprov Kepri tersebut menegaskan, ia akan melakukan pengawasan terhadap kinerja PDAM Tirta Kepri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Karena itu Gubernur tidak ingin masih ada penduduk yang tidak menikmati air bersih. Selain itu, Gubernur juga menekankan agar PDAM Tirta Kepri memperbaiki manajemen. Dengan memberi pelayanan yang prima kepada pelanggan.

Pemprov Kepri menurut Gubernur, ke depannya siap membantu sarana dan prasarana supaya tak ada lagi penduduk yang tak menikmati air bersih. “Saya akan kawal terus,” tegas Nurdin.

Ditambahkannya, ia juga berjanji akan mengecek hingga ke rumah-rumah tentang pelayanan PDAM Tirta Kepri yang diberikan kepada masyarakat. Malah Gubernur bercita-cita beberapa kota di Kepri kualitas airnya semakin membaik. Seperti smart city, yang airnya bisa langsung diminum.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan untuk selanjutnya naskah hibah non tunai tersebut harus diperdakan DPRD Kepri dalam bentuk Perda Penyertaan Modal. Menurut Rudi, Kementerian Keuangan memberikan waktu 1 bulan untuk pengesahan Perda tersebut. Masih kata Rudy, secara langsung penghapusan utang tersebut memang belum atau tidak memberikan dampak langsung kepada pelanggan PDAM di Tanjungpinang.

“Tapi untuk jangka akan berdampak, terutama dalam bentuk bantuan loan atau pinjaman peningkatan pelayanab PDAM. Selama ini bantuan yang ada terganjal status hutang tersebut,” ujar Rudi.

Sementara Sekretaris Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Putut Hari Satyaka menyebutkan, pemyelesaian piutang ini memang ditunggu banyak pihak. Apalagi PDAM tidak semuanya sehat. Ada 27 persen yang tidak dan dan 20 persen berkinerja sakit, yaitu kondisi keuangan tidak baik, hutang besar, sambungan tidak banyak dan banyak kebocoran.

Menurut dia, dengan pemberian hibah nonkas ini belum tentu kinerja PDAM membaik. “Tapi paing tidak kesehatan keuangan lebih baik,” katanya. Paling tidak, satu langkah dari sisi keuangan sudah dimulai.

Putut Hari Satyaka mengatakan bahwa air bersih menjadi pokok kebijakan Presiden dan Wapres. Kepala negara berharap tahun 2019, seratus persen masyarakat dapat mengakses air bersih. Dengan selesainya hutang PDAM, diharapkan perusahaan air minum ini dapat konsentrasi menyalurkan air dan membuat sambungan baru. “Target kami, akan ada sepuluh juta sambungan baru,” paparnya.

Penandatangan itu disaksikan langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Hadir juga anggota DPRD Kepri Rudy Chua, Kepala Biro Hukum Mariyank Ekowati, serta Direktur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik. Ada 107 daerah yang mendapat hibah non kas untuk PDAM ini, yaitu dua provinsi, 22 kota dan 83 kabupaten. Tujuan hibah ini sendiri salah satunya untuk menjadikan PDAM sebagai perusahaan daerah yang sehat dan berkemamouan keuangan yang baik. Kepri sendiri mendapat hibah non kas sebesar Rp 22,33 miliar. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar