Reklamasi Terus Berlanjut, Kinerja Tim 9 Pemko Batam Dipertanyakan

817
Pesona Indonesia
Pantai Kampung Belian yang direklamasi. Foto: WB
Pantai Kampung Belian yang direklamasi beberapa waktu lalu. Foto: WB

batampos.co.id – Sejumlah kalangan mempertanyakan kinerja Tim 9 Pemko Batam. Sebab beberapa waktu lalu, tim ini mengaku telah menghentikan aktivitas reklamasi di 14 lokasi di Batam. Namun nyatanya, aktivitas penimbunan pantai masih terus berlangsung hingga saat ini. Salah satunya yang berlangsung di belakang kawasan Harbour Bay, Jodoh.

“Tim sembilan hanya formalitas saja. Dibentuk hanya untuk menjawab kegaduhan di masyarakat, sedangkan efektifitasnya tak ada,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, Kamis (29/9).

Ia menilai, Tim 9 dibentuk agar masyarakat diam. Namun kenyataanya tim ini tak mampu mengatasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya. “Dari dibentuk sampai sekarang apa hasil mereka, reklamasi tetap jalan,” kata Uba.

Sudah seharusnya, lanjut Uba, dalam memperhitungkan dampak lingkungan, Pemko Batam memperhitungkan dampak lingkungan. Begitu juga dengan memberikan aturan hukum yang tegas dan ketat, sebagai bentuk konsekuensi mereka yang melanggar.

“Kalau kita lihat di sini ada semacam penyederhanaan persoalan. Potong bukit dan selesai di situ saja,” tuturnya.

Padahal, dampaknya sangat luas. Semisal rusaknya jalan akibat truk pengakut tanah, banjir akibat tak ada lagi daerah serapan air, polusi lingkungan yang berimbas kepada kesehatan masyarakat hingga dampak ekonomi lain bagi masyarakat.

“Bahkan tak sedikit juga terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yang disebabkan truk reklamasi ini. Makanya pemerintah daerah tidak cukup mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan juga harus dipertimbangkan,” tegasnya.

“Yang saya khawatirkan justru biaya yang dikeluarkan pemerintah sebagai konseksuensi proses reklamasi jauh lebih besar dari pada pendapatan yang dihasilkannya.”

Terkait reklamasi ini, sambung Uba, ia sudah jauh-jauh hari menyuarakan di DPRD Batam melalui hak angket. Namun begitu hak legislatif ini juga belum ada kejelasan.

“Sampai hari ini hak angket ini tak tahu rimbanya,” ucapnya. (leo/rng)

Respon Anda?

komentar