Dua Mantan Napi Koruptor Diberi Jabatan, Tua Pro-Kontra di Lingga

Bupati Lingga, Alias Wello. foto:hasbi/batampos
Bupati Lingga, Alias Wello. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Pelantikan dua orang mantan narapidana (Napi) yang diberi promosi jabatan oleh Pemkab Lingga menuai pro dan kontra. Pada Jumat (30/9) lalu, Bupati Lingga Alias Wello melantik Yusrizal sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokoler serta Jabar Ali sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Lingga.

Kedua nama pejabat tersebut pernah tersangkut masalah hukum. Yusrizal adalah mantan terpidana korupsi DBH Migas dalam APBD Natuna tahun 2007. Bersama Daeng Rusnadi, mantan Bupati Natuna, yang dijatuhi vonis 30 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sementara Jabar Ali adalah mantan terpidana dalam kasus proyek Swakelola di Disdikpora Lingga. Ia adik kandung politikus senior partai Golkar Lingga, Kamarudin Ali. Pelantikan tersebut pun berlangsung istimewa di Balai Bertitah, Replika Istana Damnah beberapa waktu lalu.

Bupati Lingga, Alias Wello dalam kesempatannya dikantor DPRD Lingga mengatakan, terkait pelantikan dua orang mantan napi di Lingga beberapa waktu telah melalui berbagai pertimbangan. Selain mengisi kekosongan jabatan, upaya yang dilakukan Pemkab Lingga untuk peningkatan kinerja dan promosi bagi ASN sesuai skill dan kemampuannya.

“Promosi-promosi didasarkan pada semangat kebersamaan dan posisi-posisi yang sesuai skill (keahlian). Diantara dua pejabat ini, supaya jangan sampai ada spekulasi liar adalah mantan orang yang pernah belajar di lembaga tanda kutip. Masa ini, kita tidak melihat masa lalu. Tapi kita betul-betul untuk masa pembinaan dan pengabdian,” ungkap Awe, Bupati Lingga tersebut.

Menurut hemat Awe, dua sosok pejabat yang pernah bermasalah hukum tersebut kini telah kembali ke daerah untuk mengabdi.

“Ini masa pembinaan dan pengabdian yang bersangkutan. Sebab, kalau kita masih terjebak pada masa lalu seseorang padahal seseorang telah melewati rehabilitasi atau menjalani hukuman, dan kini telah kembali. Hak-hak bersangkutan masih kita akui dan kita harapkan pengabdiannya sampai masa akhir jabatan,” tutur Awe.

Kedepan terang Awe, tidak menutup kemungkinan dimasa pemerintahannya para pejabat bermasalah dengan hukum yang memiliki skill juga akan diberi jabatan.

“Dan yakinlah, masih ada tenaga-tenaga potensial diantara sekian orang yang telah melewati hukuman. Masih kita pergunakan dan kita harapkan harapkan pengabdiannya untuk mengisi kekosongan jabatan. Waktu dan proses terus berjalan, kami berharap dukungan dari semua pihak,” papar Awe.

Pada tahun 2012 lalu, persoalan pengangkatan mantan narapidana juga sempat menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Lingga. Ironisnya, di kabupaten yang bergelar Bunda Tanah Melayu, dimana ‘lebih baik mati anak daripada mati adat’, para ASN lurus dan tidak bermasalah belum mendapat apresiasi yang baik dari peerintah daerah. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar