Kredit Rumah di Batam Melambat

884
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Persoalan perizinan di Badan Pengusahaan (BP) Batam turut berimbas pada kinerja perbankan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pertumbuhan KPR melambat dan jauh dari ekspektasi.

Kepala Pimpinan Cabang BTN Batam, Agung Komang Tri Martha, mengungkapkan jika dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran KPR tahun ini naik sebesar 5 persen. Namun angka tersebut masih jauh dari harapan.

“Ekspektasi kami, harusnya tumbuh 20 persen,” kata Agung, Senin (3/10).

Agung mengatakan, tahun ini BTN menargetkan jumlah kredit lewat pengajuan KPR mencapai Rp 850 miliar. Namun hingga Agustus lalu baru terealisasi Rp 500 miliar. “Dengan jumlah rumah yang dijual mencapai 1.500-2.000 rumah,” jelasnya.

Agung mengakui, kondisi ini terjadi karena banyak faktor. Satu di antaranya adalah persoalan perizinan yang memakan waktu lama di institusi pemerintahan. Misalnya pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) di BP Batam.

“Pengurusan IPH yang memakan waktu lama menjadi persoalan tesendiri,” katanya.

Selebihnya, lesunya pasar properti di Batam terjadi karena situasi ekonomi yang tengah lesu dan tingkat inflasi di Kepri yang terpengaruh oleh tingginya biaya logistik. Karena Kepri bersifat kepulauan dan tingginya harga kebutuhan pokok, khususnya sayuran.

Pria berkacamata ini menjelaskan, jika terus seperti ini, maka langkah perbankan makin berat, karena terkendala suplai rumah yang minim. “Karena IPH lama keluar, otomatis jualan properti pengembang menjadi lambat dan berdampak pada kami,” ujarnya.

Menurut dia, pengembang juga menjadi berhati-hati dalam ekspansi dan penggunaan pinjaman di perbankan. “Agar bisa tetap menjaga performa pinjaman mereka di bank,” katanya.

Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso Budianto, membantah jika proses pengurusan IPH lambat. Dia menyebut data, hingga 30 September sudah ada 10.859 dokumen IPH yang masuk. Dari jumlah itu, ada 10.586 berkas sudah selesai. Sementara 273 berkas lainnya masih dalam proses.

“Jadi resahnya dimana?” tanya Eko, Senin (10/3).

Menurut dia, jika ada dokumen IPH yang tidak bisa diproses atau prosesnya lamban, bisa jadi karena ada syarat yang kurang atau ada pelanggaran. Misalnya lahan belum dibangun tapi mau dipindahkan atau objeknya berbeda dengan peruntukannya.

Dan untuk syarat, Eko mengatakan sebenarnya syarat dari dulu sudah banyak dan sekarang malah dikurangi. Batam Pos mencoba untuk mengecek informasi mengenai syarat-syarat pengurusan IPH di laman www.informasipelayanan.bpbatam.go.id. Di laman tersebut disbutkan ada 10 syarat. Yakni, pertama, pemohon harus mengisi formulir permohonan.

Kemudian menyertakan fotokopi KTP pemohon, fotokopi bayar lunas Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) selama 30 tahun, fotokopi Surat Perjanjian (SPJ), fotokopi Surat Keputusan (SK), fotokopi Akta Jual Beli, fotokopi persetujuan peralihan hak, fotokopi bukti pembayaran faktur peralihan hak, fotokopi gambar Penetapan Lokasi (PL)(gambar PL asli diserahkan untuk di-endorsment) dan sertifikasi Hak Atas Tanah.

Sedangkan mengenai UWTO, BP Batam memang masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu). “Kalau soal UWTO itu domainnya Menteri Keuangan dan bukan BP Batam, dan asal tahu saja UWTO itu adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menurut undang-undang (UU), PNBP harus utuh diterima oleh negara,” imbuhnya.

Mengenai surat keputusan (SK) dan surat perjanjian (SPJ) yang tak kunjung keluar dan dikeluhkan pengusaha dan notaris, Eko menyarankan untuk bertanya pada pejabat yang lama. “Saya baru enam bulan di (BP) Batam, mungkin lebih baik ditanya ke pejabat lama mengapa SK dan SPJ tidak diterbitkan dari dulu,” jelasnya. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar