Masyarakat dan Mahasiswa Anambas Demo, Minta Kapal Cepat Beroperasi

795
Pesona Indonesia
Mahasiswa asal Anambas dihadang petugas saat hendak masuk ke kantor KSOP Tanjungpinang, Selasa (4/10). Foto:Yusnadi/Batam Pos
Mahasiswa asal Anambas dihadang petugas saat hendak masuk ke kantor KSOP Tanjungpinang, Selasa (4/10). Foto:Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi masyarakat dan mahasiswa peduli Kabupaten Anambas, menggelar unjuk rasa di depan Gedung Daerah, Provinsi Kepri, Selasa (4/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut kapal cepat yang melayari Tanjungpinang-Anambas untuk beroperasi kembali.

Pantauan dilapangan, pendemo dan pihak kepolisian nyaris bentrok. Hal itu karena pendemo sempat memaksa memasuki areal kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhaan (KSOP) yang berada dikawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) namun, tidak diperbolehkan petugas.

Selain itu, pendemo juga sempat memaksa Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, untuk menandatangi surat agar memperbolehkan tiga kapal ferry cepat yakni kapal Trans Nusantara, VOC Batavia dan Seven Star Island yang saat ini diduga dihentikan secara sepihak oleh KSOP.

Dalam orasinya, kordinator aksi, Edi Cindai, menyampaikan, Kepala KSOP Tanjungpinang menghentikan pengoperasian kapal yang melayari Tanjungpinang-Anambas tanpa ada peringatan dan secara tertulis. Padahal, masyarakat Anambas sangat tergantung dengan kapal cepat yang sudah melayani pelayaran kurang lebih lima tahun.

”Kalau dibilang tidak layak, Dirjen Perhubungan Laut tidak mungkin menerbitkan surat dengan nomor PR/ 101/142/9/DA-2016 yang menyatakan ketiga kapal tersebut layak untuk beroperasi,” ujar Edi.

Dikatakan Edi, kepala KSOP terindikasi melakukan pembohongan publik dengan mengatakan kapal tersebut tidak layak dioperasikan. Sementara KSOP sendiri tidak pernah melakukan pengecekan kelayakan tersebut.

”Kami mengindikasi dihentikannya pengoperasian kapal tersebut karena Kepala KSOP memiliki sentimen pribadi dan titipan-titipan tertentu,” kata Edi.

Untuk itu, lanjut Edi, pihaknya meminta Kepala KSOP untuk mencabut larangan pengoperasian tiga kapal cepat tersebut. Sebab masyarakat Anambas sangat membutuhkn kapal fery cepat tersebut untuk kebutuhan rujukan pasien kritis, kebutuhan anak sekolah dan hal yang sifatnya urgent.

”Apabil tuntutan kami ini dipenuhi, maka kami aliansi masyarakat dan mahasiswa peduli Anambas, meminta kepada yang terhormat bapak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Kepala KSOP Tanjungpinang atau mengganti Kepala KSOP Tanjungpinang,” tegas Edi.

Sementara itu, Kepala KSOP Tanjungpinang, Capt Teddy Mulyadi mengatakan, mengacu pada standarisasi pelayaran di laut terbuka, sebenarnya saat ini tidak ideal menggunakan kapal cepat untuk melayani pelayaran Tanjungpinang-Anambas.

”Kapal cepat yang ada saat ini tidak layak untuk berlayar di laut terbuka dengan jarak tempuh 10 jam,” ujar Teddy.

Dikatakan Teddy, kapal yang layak melayani pelayaran di laut terbuka itu idealnya diatas 35 meter. Sedangkan kapal yang ada saat ini tidak sesuai standar.

”Karena tidak sesuai standar lah kapal cepat yang ada itu kita stop sementara. Ketinggian dan panjang kapalnya juga tidak ideal,” kata Teddy.

Sebagai putra daerah Provinsi Kepri, tegas Teddy, dirinya juga ingin memberikan yang terbaik. Sehingga sarana transportasi yang ada memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa.

”Keselamatan dalam berlayar juga perlu di perhatikan aspek-aspeknya. Bukan sebatas profit oriented.” pungkas Teddy.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar