Mendagri Perpanjang Masa Tugas Plt Sekda Kepri

680
Pesona Indonesia
Reni Yusneli
Reni Yusneli

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, memperpanjang masa bakti Reni Yusneli sebagai Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri. Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Mendagri tersebut, Reni akan bertugas sampai dilantiknya Sekda Kepri defenitif.

“Masa tugas Reni Yusneli akan diperpanjang sampai dilantiknya Sekda Kepri defenitif,” tulis Mendagri, Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun lewat Surat Keputusannya, tertanggal 22 September 2016 lalu.

Berdasarkan penjelasan dalam surat tersebut, merupakan jawaban atas surat yang dikirim Pemerintah Provinsi Kepri beberapa waktu lalu. Secara resmi surat tersebut diterima Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, 29 September lalu. Terkait perpanjangan masa tugas ini, Reni Yusneli masih belum memberikan tanggapan apapun.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN, Nuraida Mochsein mengatakan masa tugas Plt Sekda tidak mesti menunggu sampai terpilihnya Sekda defenitif. Akan bisa diganti dengan pejabat yang lain, sesuai dengan kebutuhan pimpinan.

“Sesuai UU ASN proses penggantian Plt Sekda itu sekurang-kuranynya enam bulan setelah Gubernur dilantik. Namun sebelum enam bulan bisa saja diganti dengan yang lain, jika dianggap perlu,” ujar Nuraida Mochsein

Seperti diketahui, Jabatan Plt Sekda Kepri yang saat ini melekat pada Asisten I Pemprov Kepri, Reni Yusneli segera berakhir. Pasalnya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 214 poin ke tiga yang menyebutkan “Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah”.

Jika berpedoman pada peraturan tersebut, Reni yang mulai ditunjuk sebagai Plt Sekda oleh Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto terhitung pada 4 Februari lalu, maka masa tugasnya berakhir pada 4 Mei lalu. Akan tetapi proses perpanjangan baru dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada September lalu.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar