Mengaku Miskin, Pejabat di Kepri Banyak Tak Ikut Tax Amnesty

697
Pesona Indonesia
nurdin-basirun
Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Foto: dok. batampos

batampos.co.id – Program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama sudah berakhir pada 30 September lalu. Namun sejumlah pejabat publik di Kepri mengaku tak ikut memanfaatkan program tersebut.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, salah satunya. Bahkan Nurdin mengaku kaget saat wartawan koran ini bertanya kepadanya, Senin (3/10/2016) lalu.

“Mau ikut tax amnesty macam mana? Tengoklah rumah saya di Karimun, seperti apa,” ujar Nurdin.

Nurdin mengaku tidak memiliki harta yang melimpah sehingga harus dilaporkan dan dideklarasikan melalui program amnesti pajak ini. Meski begitu, Nurdin mengaku mendukung penuh program tersebut demi mengerek pendapatan negara dari sektor pajak.

Sebab, kata dia, anggaran negara maupun daerah sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak. Sehingga peran pajak dalam pembangunan di negeri ini sangatlah besar.

“Tidak bisa kita pungkiri, pembangunan-pembangunan yang sudah kita lakukan lewat APBD sumbernya adalah pendapatan pajak,” jelas Nurdin.

Karenanya, meski tak ikut tax amnesty, Nurdin mengimbau kepada seluruh wajib pajak (WP) di Kepri, baik dari kalangan pengusaha, pejabat, maupun masyarakat umum, untuk memanfaatkan program pengampunan pajak ini. Sebab masih ada periode berikutnya, meskipun tarif tebusan akan lebih mahal dari periode pertama.

Berbeda dengan Gubernur, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengaku tidak ikut tax amnesty karena belum sempat. Dan dia mengaku akan ikut di periode kedua.

“Ikutlah aku nanti. Kemarin terlewatkan pula mau ikut,” kata Jumaga, Selasa (4/10/2016).

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan Sekda Batam Agussahiman juga mengaku tak ikut program tax amnesty. Keduanya beralasan, selama ini sudah taat membayar pajak setiap tahun.

“Saya sudah bayar pajak,” ujar Amsakar saat dihubungi via telepon, Selasa (4/10/2016).

Lagipula, kata Amsakar, dirinya tak memiliki harta yang melimpah. Sehingga dia tak perlu menyembunyikan hartanya itu dari kewajiban membayar pajak.

“Harta saya tak banyak, tax amnesty itu hanya untuk orang-orang yang banyak harta dan belum dilaporkan ke kantor pajak,” terang Amsakar lagi.

Hal yang sama juga disampaikan Agussahiman. Ia mengaku rutin membayar pajak tahunan untuk seluruh harta yang dimiliki.

“Untuk apa saya ikut (tax amnesty). Saya bayar pajak terus,” ujarnya di kantor Wali Kota Batam, kemarin.

Namun, untuk lebih memastikan, ia akan kembali memverifikasi semua harta yang dimilikinya. Jika masih ada harta yang belum dibayar pajak, maka ia akan menyegeragakan membayarnya melalui program pengampunan pajak ini.

“Kalau ada yang kurang nanti saya laporkan. Pokoknya saya akan verifikasi semua,” tegas Agussahiman.

Sementara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi belum bisa diminta keterangan terkait keikutsertaannya dalam tax amnesty.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, juga memastikan tak ikut tax amnesty. Termasuk untuk periode kedua dan seterusnya.

“Apa yang mau diikuti, harta saya itu-itu saja kok,” ujar Nuryanto, Selasa (4/10/2016).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III DPRD Batam, Rohaizat. Menurutnya, sesuai ketentuan dan kriteria PP No 34 tahun 2016, ia tidak memiliki harta maupun kekayaan yang harus dilaporkan dan ditebus melalui skema tax amnesty ini.

“Kalau dicek daftar kekayaan pejabat, mungkin saya yang paling miskin,” ucapnya.

Sumali, anggota Komisi I DPRD Batam memiliki alasan yang sama. Dia tidak ikut amnesti pajak karena memang tak memiliki kekayaan yang selama ini tidak dibayar pajaknya.

“Biarlah yang ikut pengusaha saja,” kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Berbeda dengan rekan-rekannya, Firman Ucok Tambusai dari Komisi III, mengaku berminat ikut tax amnesty pada periode kedua ini.

“(Periode pertama) belum sempat karena kemarin banyak kerjaan,” ujar ucok, sapaan akrabnya.

Tak hanya di Batam, sejumlah pejabat publik di Bintan juga tidak atau belum memanfaatkan amnesti pajak. Seperti Bupati Bintan Apri Sujadi, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, dan Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi.

Ketiganya mengaku akan mengikuti tax amnesty pada periode kedua yang akan berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember tahun ini.

Apri mengaku tidak memanfaatkan amnesti pajak periode pertama karena kesibukannya sebagai kepala daerah. “Tax Amnesty itu akan saya ikuti. Tapi setelah seluruh program untuk masyarakat Bintan ini selesai dulu,” ujar Apri di kantornya, Selasa (4/10/2016).

Nantinya, kata dia, Surat Pernyataan Harta (SPH) yang berkaitan dengan jumlah harta dalam bentuk uang tunai dan harta tak bergerak, seperti tanah dan rumah miliknya akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Bintan.

Bahkan, lanjutnya, ia juga akan mengajak seluruh pejabat SKPD dan DPRD Bintan serta pengusaha-pengusaha yang mengembangkan usahanya di Bintan untuk ikut serta dalam tax amnesty ini.

“Kalau tak ada hambatan, bulan ini juga saya mendaftarkan diri. Nanti, SPH saya akan diajukan secepatnya ke KPP Bintan,” kata Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, menambahkan.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Bintan, Trijono, mengakui keikutsertaan anggota DPRD Bintan dalam program tax amnesty masih minim. Dari total 25 anggota dewan, baru lima yang ikut program ini. Termasuk dirinya sendiri.

“Kalau dewan baru lima orang yang ikut. Tapi saya tak bisa beberkan nama-namanya karena sangat rahasia,” ujarnya.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, juga mengaku belum sempat mendaftar tax amnesty pada gelombang pertama. Namun saat ini dia tengah mendata harta kekayaannya sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah ada.

“Kemarin belum sempat diinventarisir. Sekarang sedang dilakukan dan sedang disesuaikan dengan SPT yang tiap tahun kami bayarkan itu,” kata Lis.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq, juga mengaku belum ikut tax amnesty. Berbeda dengan pejabat di daerah lainnya, alasan dia tak ikut program ini karena masih ragu-ragu.

“Apakah kepala daerah dan pejabat publik harus ikut tax amnesty ini?” katanya.

Sebab setiap tahun, kata Rafiq, dia sudah menyampaikan laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Kemudian, setiap tahun juga telah membuat SPT tahunan.

“Sehingga,  jika berkaitan dengan pengampunan pajak ini apakah juga harus dilaporkan atau tidak saya belum tahu. Karena, saya juga statusnya bukan pengusaha, melainkan pensiunan PNS,” ujar Rafiq.

Untuk itu, dia akan meminta pihak Dispenda Karimun untuk memastikan hal itu. Jika memang diharuskan, dia mengaku akan mendaftarkan diri.

”Pengampunan pajak ini dibentuk atas dasar undang-undang, sehingga sudah tentu harus didukung dan kita sukseskan,” katanya.

Rafiq juga memastikan dirinya tidak memiliki harta di luar negeri. Baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya.

”Jangankan harta, rekening bank di luar negeri saja saya tidak punya,” katanya.

Sementara Bupati Lingga, Alias Wello, merupakan satu-satunya kepala daerah di Kepri yang mengaku sudah ikut tax amnesty. Bupati yang berlatar belakang pengusaha di bidang pertambangan ini mengatakan seluruh aset dan kekayaan yang dimilikinya telah dilaporkan dalam porgram pengampunan pajak tersebut.

“Secara pasti aku lupa jumlahnya. Berapa ratus kemarin sudah aku selesaikan semua di KPP Bintan yang membawahi Lingga,” terang Alias Wello. (jpg/she/rng/ary/san/aya/mhb/koran bp)

Respon Anda?

komentar