Menpan-RB Asman Abnur Janji Urai Keruwetan Hubungan Pemko dan BP Batam

1020
Pesona Indonesia
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Asman Abnur. foto:net
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Asman Abnur. foto:net

batampos.co.id – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Asman Abnur menaruh perhatian besar dalam upaya menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Batam, yakni Badan Pengusaha (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

“Kemenpan-RB saat ini sedang berusaha membuat rumusan mengenai tata kelola, tata layanan, tata perizinan, dan tata kerja Pemko dan BP Batam,” katanya Senin (3/10/2016).

Menurt Asman hal ini sangat penting karena selama ini dualisme sangat mengganggu harmonisasi pembangunan di Kota Batam.

“Soalnya ini terkait tentang investasi, layanan publik, dan internal kedua institusi,” jelasnya.

Untuk itu, Asman telah mengundang Pemko Batam dan BP Batam untuk berdiskusi soal rumusan tata kerja kedua institusi ini.

“Desain bentuk layanan publik antara kedua lembaga ini lebih baik satu pintu saja. Dan kedepannya tidak boleh dikelola secara konvensional, harus mengacu pada pola-pola modern berbasis informasi dan teknologi (IT),” ungkapnya.

Terkait kewenangan antara dua lembaga, Kemenpan-RB juga akan mengkaji struktur organisasi seperti apa yang paling tepat diterapkan untuk Pemko Batam maupun BP Batam.

“Ini tidak berat, cuma permasalahan tujuan saja yang harus diselaraskan,” katanya.

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro menjelaskan konsep program yang dijalankan dimasa kepemimpinannya sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Menteri PANRB yakni berbasis elektronik atau digital seperti pelayanan izin investasi 3 jam (i23j), infomasi elektronik data lahan dan pengelolaan sistem jasa kepelabuhan.

Menurut Hatanto, ada tiga alasan utama yang menyebabkan BP Batam merasa perlu untuk memperbaiki dan mereformasi tugas dan wewenang BP Batam.

Pertama, banyaknya investasi di Batam namun target Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) belum optimal.

Kedua, potensi Batam sebagai kawasan khusus strategis. Dan Ketiga adalah adanya sengketa wilayah di Laut China Selatan dimana Batam sebagai daerah pertahanan perbatasan.

“Kami sudah laporkan harapan-harapan kami dan menteri juga sudah beri perhatian. Tugas kami sekarang adalah membangun aset-aset untuk jadi lebih baik lagi, dan kami harapkan sinergi dari pemko Batam,” tutupnya. (leo/bp)

Respon Anda?

komentar