Perubahan SOTK Provinsi Kepri Harus Lebih Efektif

633
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah. foto:yusnadi/batampos
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Perubahan pembentukan dan susunan perangkat pemerintah daerah di tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus ditandai sebagai momentum perubahan kerja ke arah yang lebih baik. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Iskandarsyah menginginkan Pemprov Kepri benar-benar bijaksana ketika menempatkan orang yang nanti memimpin dinas sesuai dengan perubahan tersebut.

“Pasti itu. Jangan sampai sembarang menempatkan orang. Harus ada pertimbangan sehingga bukan hanya untuk mendudukkan orang dalam jabatan,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Iskandarsyah menambahkan, harus ada kajian kapabilitas secara personal dari masing-masing kandidat sebelum menjabat. Pengalaman, sambung dia, juga hal lain yang dapat dipertimbangkan.

“Karena kalau yang ditunjuk itu orang yang tidak mampu dan tidak pengalaman, apa kemudian yang mau dikerjakan,” kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Masih ada sejumlah agenda besar yang menunggu. Di antaranya adalah memanfaatkan potensi Kepri yang ada untuk menambah pendapatan asli daerah. Kemudian juga berkenaan pelayanan langsung ke masyarakat agar ke depannya lebih prima dan bisa lebih mudah terjangkau.

“Untuk pekerjaan semacam ini Pemprov tentu perlu mereka-mereka yang kapabel dan berpengalaman,” ungkapnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang dengan signifikan mengamanatkan agar disusun kembali perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan peralihan pengurusan dari atau ke pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi.

“Dalam penyusunan perubahan ini, kami memastikan susunannya bakal lebih ramping dan ideal,” kata Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Agar terlaksana, Nurdin menyebutkan, ada delapan asas yang telah dikedepankan dalam penyusunan perubahan perangkat kerja ini. Mulai dari efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Karena itu kini dibentuk tipelogi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarannya. Dinas atau badan daerah dengan kerja besar digolongkan dalam tipe A, sedang ke tipe B, dan kecil ke tipe C.

“Ini penting karena mengikut dinamika perkembangan penyelenggaran pemerintah dan juga tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik dengan optimalisasi seluruh perangkat daerah yang ada,” terang Nurdin.

Karena itu pula, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengintruksikan kepada jajarannya yang bakal terlibat pada panitia khusus pembahasan ranperda ini agar dapat bekerja maksimal. Mulai kemarin pula, kata Jumaga, sudah harus dimulai pembahasannya.

Mana-mana yang terlalu gemuk struktur kerjanya, harus ditandai agar segera bisa dievaluasi untuk efisiensisasi. “Karena kalau semakin gemuk tentu tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Perlu dikaji berdasarkan pada volume beban tugas,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar