Ranperda TSP, Payung Hukum Penyaluran Dana CSR

1118
Pesona Indonesia
Bupati Karimun, Aunur Rafiq. foto:tri haryono/batampos
Bupati Karimun, Aunur Rafiq. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam sidang Paripurna, Senin (3/10) lalu. Di mana, TSP merupakan komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terutama meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

“Jadi perusahaan yang ingin membantu masyarakat dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), sudah ada payung hukumnya yaitu Perda TSP nantinya. Artinya melindungi perusahaan terjadi pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak tidak berwenang,” jelas Bupati.

Adanya TSP bisa disinkronkan dengan terprogram rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha. Caranya, bagi perusahaan yang melakukan TSP dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. Sehingga, dapat terwujud pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSP. Dan terwujudnya sinergi dan integrasi program kegiatan TSP dengan program kegiatan pembangunan Pemda Karimun.

“Perda TSP merupakan salah satu alternatif solusi, guna membantu menggerakkan roda pembangunan di Kabupaten Karimun,” ungkapnya.

Sementara anggota Pansus Ranperda TSP, Anwar Abu Bakar ketika dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembahasan Ranperda TSP untuk disahkan menjadi perda, November mendatang. Dalam pembahasan, dilibatkan pihak perusahaan dengan mewakil masing-masing perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karimun.

Selain itu, pihaknya juga mempersilahkan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan kritisi dalam pasal-pasal di Ranperda TSP. Dengan demikian, Ranperda TSP ini benar-benar mengakomodir antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan perusahaan itu sendiri.

“Nanti dalam proses pembahasan, semuanya dilibatkan. Agar ketika disahkan Perda TSP dapat dijalankan tidak ada yang dirugikan,” paparnya.

Sebagai penunjang pembahasan Ranperta TSP tersebut, pihaknya akan melakukan studi banding ke Probolinggo Jawa Timur yang telah melaksanakan Perda tersebut. Hasilnya, cukup sukses semuanya memberikan keuntungan dan memberikan kontribusi kepada daerah.

“Pokoknya, awal tahun depan sudah bisa diberlakukan. Sehingga, bisa langsung dinikmati oleh masyarakat secara langsung,” kata pentolan Fraksi PAN. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar