Amnesti Pajak Perbaiki Fiskal

503
Pesona Indonesia
tax amnesty
tax amnesty

batampos.co.id – Bank Dunia tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam proyeksi terkini tentang perekonomian Asia Timur dan Pasifik yang dirilis kemarin, Bank Dunia tetap memperkirakan ekonomi tahun ini tumbuh 5,1 persen dan tahun depan terakselerasi 5,3 persen.

Program amnesti pajak menjadi faktor yang bisa membuat positif proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

”Kami lihat tax amnesty dapat mencapai target (tarif tebusan) lebih dari 50 persen,” kata ekonom senior Bank Dunia Hans Anand Beck dalam paparannya, kemarin (5/10).

Hans berharap program pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan anggaran di Indonesia. Dengan begitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Dunia untuk 2018 sebesar 5,5 persen dapat tercapai.

”Ada agenda meningkatkan penerimaan. Ini harus dicapai dengan menargetkan administrasi, kebijakan pajak, hukum pajak, dan memanfaatkan pajak penghasilan masyarakat yang saat ini masih rendah,” tuturnya.

Tentang pemangkasan bujet, Hans berharap program tax amnesty mampu menutupi potensi defisit anggaran. Dana amnesti pajak pun juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan fiskal bagi pemerintah.

”Kami benar-benar berharap tax amnesty dapat mendukung kebijakan operasional, kebijakan transaksi, memotong aliran dana yang kemudian dapat mendukung perekonomian dan mendukung kebijakan fiskal,” ujarnya.

Sementara itu, selain memangkas anggaran tahun ini, pemerintah kembali mengajukan usul pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) Rp 20,8 triliun dalam RAPBN 2017. Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, pemerintah memutuskan memangkas anggaran di awal sehingga tidak perlu memangkas belanja berkali-kali di tengah jalan.

”Pemerintah usul mulai penyusunan di 2017 belanja yang bisa dikendalikan dan penajaman dilakukan efisiensi dari awal,” katanya.

Pemerintah mengusulkan pemangkasan terbesar terhadap lima K/L. Yakni, Kementerian Pertahanan; Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Perhubungan; Polri; Kementerian Pertanian; dan Kemenkeu.

Pemangkasan tertinggi terjadi pada anggaran Kemen PUPR, yaitu Rp 3,7 triliun. Askolani menekankan bahwa pemotongan tersebut tidak berlaku bagi belanja modal.

”Kami harap tidak (mengganggu belanja modal, red). Jadi, arahnya ke belanja nonprioritas seperti belanja perjalanan dinas. Jadi, lebih ke arah operasional,” imbuhnya. (dee/ken/c10/sof/jpgrup)

Respon Anda?

komentar