Angka Perceraian Tinggi, Kemenag Kepri Wajibkan Calon Pengantin Ikut Kursus

577
Pesona Indonesia
Ilustrasi perceraian. Foto: pixabay
Ilustrasi perceraian. Foto: pixabay

batampos.co.id – Tingginya angka perceraian di Provinsi Kepulauan Riau membuat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau mencari cara menekan pertumbuhan angka pisah-ranjang ini.

Setelah melalui rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, didapati solusi bahwasanya di tahun 2017 mendatang, setiap calon pengantin (catin) diwajibkan mengikuti kursus pranikah dan bakal ditatar selama 16 jam.

Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Kepri, Erman Zaruddin membenarkan hal tersebut.

“Karena dari penelitian kami, banyak yang menikah tapi tidak memahami tujuan sebuah pernikahan. Sehingga ketika ada konflik sedikit saja langsung cerai,” ungkapnya, Rabu (5/10/2016).

Tidak tanggung-tanggung. Dalam wacana pendirian lembaga kursus pranikah ini, Kemenag Kepri sudah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar dengan estimasi masing-masing catin sebesar Rp 400 ribu untuk kursus pranikah selama dua hari.

Soal pelaksanaannya, Erman menjelaskan, kursus ini bakal dilaksanakan di Kemenag Kabupaten/Kota.

“Sekarang kami masih menunggu petunjuk teknisnya dari pusat. Tapi prinsipnya ada 16 jam yang harus dihabiskan catin untuk mengikuti materi bimbingan pranikah,” ungkapnya.

Untuk kabupaten/kota yang memiliki angka pernikahan cukup tinggi, sambung Erman, kursus pranikahnya bisa saja dilangsungkan di masing-masing Kantor Urusan Agama. Semisal Kota Batam, yang dalam setahun ada lebih dari 200 pasangan menikah.

“Sedangkan yang sedikit bisa disatukan. Tapi untuk diketahui saja, Kepri ini angka pernikahannya cukup tinggi lho. Lebih dari 14 ribu pasang dalam setahun,” kata Erman.

Sebenarnya, sambung Erman, kursus pranikah semacam ini sudah lama dilangsungkan di Kabupaten Karimun melalui Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Imbas dari pelaksanaan ini dinilai Erman cukup memberi dampak positif untuk menekan angka perceraian. Sehingga setelah mendapat persetujuan dari Kemenag RI, program serupa bakal dilangsungkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.

“Dan Kepri ini masuk daftar 10 provinsi yang akan menjadi percontohan soal kursus pranikah ini,” kata Erman.

Di Tahun 2015 angka perceraian di Kepulauan Riau mencapai 2.600 pasang atau 20 persen dari angka pernikahan. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kepri, Marwin Jamal sudah menjelaskan bahwasanya bimibingan pranikah itu mesti diikuti pada masa tunggu selama 10 hari, terhitung sejak pasangan mendaftarkan diri untuk dapat dinikahkan.

“Namun pada kenyataannya, di Kepri ini kerap kali pasutri melewati tahapan tersebut,” ujarnya.

Karena itu, wacana untuk mendirikan lembaga kursus pranikah ini disambut sebagai kegiatan positif. Agar angka perceraian di Kepri bisa terus ditekan dan mampu mempersiapkan calon pengantin yang lebih siap membina urusan rumah tangganya. (aya)

Respon Anda?

komentar