Aspataki Sesalkan Pembiaran Beban CTKI

Pemerintah Terkesan Tutup Mata

636
Pesona Indonesia
Ketua Aspataki Pusat, Saiful Mashud. Foto: Ist
Ketua Aspataki Pusat, Saiful Mashud. Foto: Ist

batampos.co.id – Ketua Presidium Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Pusat, Saiful Mashud menyesalkan sikap pemerintah terkesan membiarkan dan menutup mata terhadap praktik pembebanan biaya yang merugikan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) ke Malaysia. Pembebanan tersebut mulai dari pengambilan visa, sistem Bestinet, dan yang terbaru akan diterapkan Indonesia Security Clearance (ISC).

“Untuk pengambilan visa, Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan pembayaran ke PT Omni Cipta Sarana (OSC) sebesar Rp887 ribu per CTKI. Sementara, tarif visa tertera di pojok kanan sebsear 15 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp48 ribu dengan kurs 1 Ringgit Malaysia = Rp3.200. Itu artinya ada pembebanan biaya bagi CTKI sebesar Rp887 ribu dikurang Rp48 ribu sama dengan Rp839 ribu. Ke mana uang lebih dari tarif resmi tersebut,” ujar Saiful.

Disebutkan saiful, praktik pembiaran beban CTKI dengan pungutan yang dilakukan Omni mulai tahun 2014. Sementara data TKI resmi yang terdaftar di sistem komputerisasi (Sisko) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebanyak 250 ribu orang ke Malaysia.

“Jika diasumsikan jumlah TKI resmi ke Malaysia selama 2 tahun sebanyak 450 ribu orang x Rp887 ribu jumlahnya Rp339,1 miliar. Itu belum lagi TKI yang masuk secara ilegal berpaspor turis. Waw, itu suatu jumlah uang yang cukup banyak. Kami minta pemerintah dan pihak terkait terbukalah mata hatinya untuk memplototi praktik pembebanan biaya CTKI ini,” ujar Saiful.

Pembebanan biaya berikutnya sistem Bestinet yaitu PPTKIS memasukkan nomor identitas PPTKIS dengan password dengan membuka website www.migrams.com. Setelah website tersebut dibuka maka dipilih menu pembayaran dengan memasukkan nomor kartu kredit dengan nilai 30 dolar AS per CTKI. Setelah diinput dan diterima pihak pengelola website website www.migrams.com, selanjutnya administrator mengirimkan email nomor one true pairing (OTP) ke email PPTKIS yang sudah didaftarkan ke administrator.

“Barulah nomor OTP tersebut diinput ke dalam sisko pengelola migrams pembayaran. Setelah disetujui (approve) pembayaran 30 dolar AS baru bisa online. Pembayaran dilakukan di Indonesia, PPTKIS merasa keberatan. Harusnya agency atau negara penerimalah yang membayarkan sistem bestinet ini, bukan dibebankan kepada CTKI atau PPTKIS,” ujar Saiful.

Sistem Bestinet ini, ungkap Saiful mulai berjalan Juli 2015 lalu atau sekitar 1 tahun 2 bulan berlangsungnya praktik sistem Bastinet ini. Saiful mengasumsikan data TKI resmi sisko BNP2TKI sebesar 250 ribu maka selama berlangsung Bastinet 1 tahun 2 bulan sebanyak 300 ribu TKI x 30 dolar AS maka terkumpul 9 juta dolar AS.

“Uang 9 juta dolar AS yang dikumpulkan dari pembebanan CTKI sistem Bestinet ini, merupakan angka yang luar biasa. Jika dikurskan 1 dolar AS = Rp13.127 maka jumlah uang yang terkumpul Rp118,143 miliar belum termasuk TKI unprocedural,” jelas Saiful.

Sistem Bestinet ini sudah berlangsung lama, kata Saiful, kenapa pemerintah tak menyoroti ini. “Bukankah pemerintah selalu mengelu-elukan bahwa TKI itu pahlawan devisa. Tapi persoalan pembebanan biaya bagi CTKI cukup memberatkan tapi kok dibiarin. Ada apa?” kata Saiful bingung.

Ketua Aspataki Sumatera Utara, Burhanuddin menambahkan pada November 2016 mendatang akan ada lagi beban biaya baru bagi CTKI yakni ISC yakni sistem pengamanan dokumen CTKI dikenakan biaya 105 Ringgit Malaysia. Dengan ISC ini fungsinya hampir sama dengan sistem Bastinet. Bedanya sistem Bastinet dibayar di Malaysia sedangkan ISC yakni scan sidik jari dan paspor dilakukan di perusahaan-perusahaan yang ditunjuk di Indonesia dan pembayaran dilakukan di Indonesia.

“Sebelum ISC ini diberlakukan harus ditolak. Ini sudah jelas-jelas mengangkangi kedaulatan NKRI. PPTKIS mau semua pungutan dilakukan di kedaulatan negara penerima dalam hal ini agency Malaysia dan pembayaran juga dilakukan majikan,” ujar Burhan.

Dari pungutan-pungutan yang selama ini berlangsung dan akan ditambah ISC lagi, kata Burhan, jangan sampai ada oknum anak bangsa yang bermain-main di belakang pungutan tersebut untuk “menjajah” dan menelantarkan anak bangsa. Karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesialah maka warga Indonesia rela bekerja di luar negeri. “Mari kita tempatkan dan kita lindungi TKI kita. Bukan malah memanfaatkan dan mengambil keuntungan dengan memberikan beban kepada mereka,” ucap Burhan.

Pimpinan PT San San Yosindo, Rudy Yong Kho sebagai salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan ISC di daerah Kepri mengatakan, pihaknya sudah membeli dua mesin untuk pelaksanaan ISC yang harganya Rp18 jutaan. Mesin tersebut satu untuk pemindai sidik jari dan satu lagi pemindai paspor.

“Biaya yang dipungut per TKI Rp418 ribu. Uang tersebut disetor ke PT Bintang di Jakarta, perusahaan kami tak ada terima uang. Kalau sudah bayar ISC ternyata pihak Imigrasi Malaysia menolak CTKI, maka pihak pengelola ISC mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penempatan TKI tersebut,” jelas Rudy.

Ketua Komisi Pengawas Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Jawa Tengah, Amriabdi Pilliang mengatakan berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Tentang pungutan biaya di luar proses visa di Kedubes Malaysia bahwa penempatan TKI harus berdasarkan kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja sesuai pasal 76 ayat (2).

“Kalau biaya visa, pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur, melainkan biaya yang dipungut Omni sarana sebesar Rp887 ribu di luar visa itu yang harus diatur oleh pemerintah,” jelasnya.

Adapun PPTKIS berdasarkan Pasal 76 ayat (1) meliputi komponen pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. “Merujuk pada UU Nomor 39 tahun 2004 tersebut, jelas pembebanan biaya pengurusan visa melalui Omni yang melebihi ketentuan resmi, sistem Bestinet, dan yang akan dilakukan ISC jelas tidak ada diatur dalam UU. Kalau tak diatur itu artinya ilegal,” kata Amri.

Ditambahkan Saiful, pihaknya sudah beberapa kali mengadukan keberatan atas pembebanan biaya yang memberatkan CTKI tersebut. Namun, belum ada tindakan konkrit yang nyata. Pengaduan tersebut antara lain: (1) Surat Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasifik No.009/DPP-AJASPAC/IX/2014 tanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia perihal Keberatan atas kerja sama Bestinet Sdn Bhd dan HIPTEK dan proses FWCMS oleh Bestinet yang bertanda tangan Ketua Ismail Sumarjo.

(2) Surat Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasifik nomor 016/DPP-AJASPAC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditujukan kepada Presiden PIKAP Dato Raja Zulkepley Dahalan, perihal mohon disampaikan protes ini Kepada Yang Mulia Dato Tan Sri Najib Perdana Menteri Kerajaan Malaysia yang bertanda tangan ketua AJASPAC, Ismail Sumarjo.

(3) Surat PT Dian Yogja Perdana 23 Januari 2015 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia perihal pelaksanaan kadar bayaran baru untuk proses permohonan visa ke Malaysia proses biaya visa yang dilakukan oleh PT Omni Sarana Cipta sebesar Rp882.000 per TKI.

(4) Surat BRT LAW OFFICE sebgai kuasa hukum Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Pelaksana Penempatan TKI (INAMAS) 18 Maret 2015 perihal permohonan klarifikasi yang keberatan biaya proses visa di Kedutaan Malaysia sebesar Rp 882.000 per TKI. “Sampai sekarang kami bingung, harus mengadu ke siapa lagi untuk nasib anak bangsa yang mengadu nasib di luar negeri,” keluhnya. (ash)

Respon Anda?

komentar