Gubernur Jemput SK Sekda Pemprov Kepri ke Jakarta

947
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Foto: dok. batampos
Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Foto: dok. batampos

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun akan menjemput langsung Surat Keputusan (SK) Presiden Jokowi tentang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Jumat (7/10) mendatang di Jakarta. Ditegaskan Nurdin, apabila SK tersebut sudah ditangan, akan segera dilakukan pelantikan.

“Jumat kita jemput ke Jakarta bersama Sekda Kepri terpilih. Sebelum pulang ke Kepri, akan laporan dulu ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo,” ujar Nurdin Basirun didampingi Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kepri, Firdaus menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (5/10)

Ditanya kapan akan dilakukan pelantikan terhadap Arif Fadillah sebagai Sekda Kepri defenitif, Nurdin mengatakan segera melakukan pelantikan. Karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Masih kata Nurdin, besar kemungkin prosesi pelantikan Arif akan dilakukan diawal pekan depan.

“Lebih cepat lebih baik, karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Sekda Kepri nantinya,” papar Nurdin.

Kabarnya, Nurdin Basirun terbang ke Jakarta langsung dari Natuna. Kemudian Arif Fadillah akan menyusul Gubernur ke Jakarta. Belum lama ini, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Abdul Razak sudah memprediksikan Arif Fadillah yang akan menduduki kursi Sekda Kepri.

Dijelaskannya, keyakinannya itu bukan tanpa alasan. Selain putra-putra terbaik Provinsi Kepri, juga memiliki kecakapan dalam birokrasi. Ia melihat kodisi internal Pemprov Kepri masih belum lepas dari kepentingan Pilkada lalu. Sehingga perlu figur Sekda yang mampu untuk menata pemerintahan.

“Sekda adalah koordinator utama dalam membantu tugas-tugas Gubernur. Sehingga harus cakap dalam segala hal. Termasuk juga tidak anti kritik,” jelasnya.

Masih kata Abdul Razak, figur yang duduk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri secara defenitif, harus mempunyai kemampuan lebih atau diatas rata-rata. Sehingga bisa bekerja secara profesional dan penuh tanggungjawab dalam membatu Gubernur. Menurutnya, secara formal sudah ditetapkan dalam peraturan, terkait syarat dan ketentuan untuk mencalonkan diri sebagai Sekda.

“Antara Sekda dengan Gubernur harus sinergi. Jangan sampai Sekda jalan ke kanan, Gubernur jalan ke kiri,” paparnya.

Dijelaskannya juga, kenapa figur yang disarankan bisa bekerjasama dengan Gubernur. Karena pihaknya tidak menginginkan, terjadinya perbedaan kepentingan. Apalagi tugas seorang Sekda adalah membantu tugas-tugas seorang Gubernur selaku Kepala Daerah.

“Kalau itu yang terjadi nanti, bisa gawat Provinsi Kepri kedepan,” tutup Abdul Razak.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar