Pegawai Pemko Tanjungpinang Dilarang Cari Muka

641
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah meninjau pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer di SMAN 3 Tanjungpinang, Senin (4/4). F.Yusnadi/Batam Pos
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah. Foto:Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang masih sudah dalam tahap pembahasan akhir. Susunan baru ini bakal mulai diterapkan tahun 2017 mendatang.

Dipastikan bakal terjadi sejumlah pergeseran antarpejabat yang memimpin pelbagai instansi. Namun sejak kini Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah sudah punya pesan keras dan tegas kepada jajarannya.

“Saya tegaskan agar tidak ada lagi yang cari muka. Ayo semuanya kerja. Situasi keuangan yang sedang sulit begini hanya bisa diatasi lewat kerja nyata,” tegasnya, Rabu (5/10/2016).

Sekali lagi Lis menegaskan, bahwasanya para pegawai yang sibuk mencari muka tidak akan lagi mendapat tempat baginya. Termasuk pula bagi kepala-kepala SKPD yang tidak kreatif dan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menyusun program kerjanya.

Mengapa? Karena, kata Lis, bila program kerja yang disusun kreatif, inovatif, dan terdepan bukan tidak mungkin bisa dilirik pemerintah pusat untuk kemudian mendapatkan kucuran bantuan. Dengan begitu, anggaran daerah yang terbatas ini bisa disalurkan pada program-program prioritas lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Misalnya kalau mau bikin pasar yang jangan sekadar bikin pasar. Tapi dipikirkan juga pasarnya ini ditata seperti apa, didesain bagaimana. Saya yakin, kalau programnya kreatif, gampang cari dana di pusat itu,” kata Lis.

Jelang menghadapi pembahasan penyusunan anggaran tahun depan, Lis mengimbau kepada seluruh jajarannya sudah mulai berpikir tentang program-program kerja yang tidak cukup bagus dan berdaya guna, tapi juga harus kreatif. Agar bisa ikut mendapat perhatian pemerintah pusat untuk perbantuan dana.

“Kalau mengharapkan APBD saja itu tentu kerja yang tidak optimal,” ujarnya.

Selain program kerja kreatif, perlu juga dukungan politik. Kepada Badan Anggaran di DPRD Kota Tanjungpinang, Lis menginginkan ada harmonisasi dalam pembahasan program-program kerja.

“Ya utamanya yang dapil Tanjungpinang ini. Tentu agar program-program yang membangun ini tetap bisa menjadi prioritas,” pungkasnya. (muf/bp)

Respon Anda?

komentar