Rehab 762 Rumah, Pemkab Bintan Sediakan Rp 12 Miliar

627
Pesona Indonesia
Rumah salah satu penerima program RTLH di Bintan. Tahun ini pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas Bintan. foto: fatih/batampos
Rumah salah satu penerima program RTLH di Bintan. Tahun ini pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas Bintan. foto: fatih/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menyediakan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 10 kecamatan se Kabupaten Bintan.

Anggaran yang dikucurkan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Sosial (Kemensos) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Bintan itu diperuntukan rehabilitasi atau pembenahan rumah milik 762 Kepala Keluarga (KK).

“Kita sediakan dana sebesar Rp 12 miliar untuk masyarakat Bintan. Dana itu akan digunakan dalam Program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH ) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” ujar Bupati Bintan, Apri Sujadi dalam acara sosialisasi Program RS-RTLH dan BSPS di GOR Kecamatan Toapaya, Rabu (5/10/2016).

Dari 762 KK yang terdaftar mendapatkan kedua bantuan tersebut, lanjutnya, berasal dari 112 KK prasejahtera yang mendapatkan Program RS-RTLH dan 650 KK yang menerima Program BSPS.

Untuk Program RS-RTLH, Kata dia, dilaksanakan melalui dana APBD Bintan 2016 sebesar Rp 1,7 miliar. Sedangkan Program BSPS dilaksanakan melalui dana APBN dari Kemenpupera dan Kemensos sebesar Rp 9,3 miliar.

Kedua program bantuan itu, sambungnya, sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya. Sebab dengan adanya bantuan-bantuan sosial tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan di Bintan.

Namun sebelum bantuan itu diberikan, instansi terkait hingga perangkat RT/RW harus melakukan verifikasi dan pengawasan. Itu semua dilakukan agar dana yang digunakan tetap sasaran dan tepat guna.

“Program ini sangat bagus dan efisien tapi diperlukan bantuan pengawasan dari semua leading sektor. Bahkan masyarakat juga harus peka dengan kondisi yang terjadi,” katanya.

“Ingat, bantuan itu harus diberikan kepada penerima yang mempunyai kriteria-kriteria tersendiri. Jangan sampai salah memberikan kalau tidak mau menanggung resikonya,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bintan, Ismail mengatakan dana sebesar Rp 12 miliar untuk merehabilitasi dan pembenahan rumah bagi 762 KK itu dibagi kedalam tiga kategori penerima. Diantaranya untuk kategori penerima yang didanai dari APBD Pemkab Bintan 2016 sebesar Rp 1,7 miliar hanya untuk 112 KK, kategori penerima yang didanai dari APBN Kemenpupera sebesar Rp 9 miliar hanya untuk 600 KK dan kategori penerima yang didanai dari APBN Kemensos sebesar Rp 300 juta hanya untuk 50 KK.

“Karena alokasi dananya dari sumber yang berbeda. Pembagian untuk rehabilitasi dan pembenahan rumahnya juga berbeda,” katanya.

“Dana itu juga digunakan untuk membayar upah tukang yang merehab dan benah rumah. Dan juga membayar petugas monitoring,” jelasnya.

Agar bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan tepat guna, lanjutnya, Pemkab Bintan harus menggelar sosialisasi RS-RTLH dan BSPS kepada penerima bantuan. Tujuannya untuk menyatukan persepsi serta pemahaman terkait tekhnis agar pelaksanaan program nantinya tidak menemui kendala.

Untuk merealisasikan keinginannya itu, lanjutnya, masyarakat dan tim pendamping harus saling bersinergi agar penyelesaian RS-RTLH dan BSPS itu rampung sesuai target di pertengahan Desember 2016 mendatang.

Bahkan juga ditempatkan tim monitoring dari Dinsos Bintan. Itu semua dilakukan sebagai upaya pencapaian lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat menuju Bintan Gemilang.

“Untuk bantuan rehabilitasi rumah tahun 2016 di Bintan ini, masing-masing ada yang menerima sebesar Rp 15 juta dan paling besar Rp. 20 juta,” ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Bintan, Siti Maryani mengatakan sangat mendukung dengan adanya program bantuan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemkab Bintan kepada masyarakat Bintan. Pasalnya, melalui program RS-RTLH dan BSPS itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Bintan.

“Kita menyambut baik atas program-program itu. Tapi kita akan lakukan pengawasan. Jika dilakukan dengan baik juga tentunya akan kita anggarkan kembali di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, Bupati Bintan, Apri Sujadi menyerahkan bantuan RS-RTLH dan BSPS secara simbolis kepada masyarakat penerima. Kemudian dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penyaluran Dana Bantuan Program RS-RTLH dan BSPS sebesar Rp 12 miliar antara Pemkab Bintan dengan PD BPR Bintan. (ary)

Respon Anda?

komentar