Hisbutib dan KPP Batam Selatan Siap Genjot Tax Amnesti Tahap Kedua

1406
Pesona Indonesia
Kepala KPP Pratama Batam Selatan, Gunung Herminto Siswantoro saat memberikan cinderamata kepada  Ketua Himpunan Seni Budaya Tionghoa Indonesia Batam (Hisbutib), Harsono, kemarin. Foto: Ist
Kepala KPP Pratama Batam Selatan, Gunung Herminto Siswantoro saat memberikan cinderamata kepada Ketua Himpunan Seni Budaya Tionghoa Indonesia Batam (Hisbutib), Harsono. Foto: Ist

batampos.co.id – Setelah sukses di pelaksanaan Tax Amnesti tahap pertama, Himpunan Seni Budaya Tionghoa Indonesia Batam (Hisbutib) bersama Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, melanjutkan kerjasamanya di tahap kedua.

Kerjasama ini disampaikan kedua belah pihak, saat Ketua Hisbutib, Harsono menyambangi KPP Pratama Batam Selatan di Gedung ATB Sukajadi, Jumat (7/10) pagi yang disambut langsung oleh Gunung Herminto Siswantoro, selaku Kepala KPP Pratama Batam Selatan.

“Kerjasama di tahap pertama sukses, harapannya di tahap kedua (1 Oktober hingga 31 Desember 2016) lebih sukses lagi,” kata pengusaha Batam ini.

Di tahap kedua ini, lanjut Harsono, ia sepakat mengoptimalkan penerimaan Tax Amnesti untuk kalangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Sebab di tahap pertama yang berakhir pada 30 September lalu belum maksimal.

“Tahap kedua ini kita ingin mengoptimalkan penerimaan di sektor UMKM, sembari tetap menggali potensi di wajib pajak pengusaha lainnya,” terangnya.

Karenanya, Harsono mengajak para pengusaha UMKM, terutama yang terhimpun di Hisbutib untuk segera melakukan Tax Amnesti. Sebab menurutnya banyak keuntungan dari program pengampunan ini.

Kepala KPP Pratama Batam Selatan, Gunung Herminto Siswantoro memberikan apresiasi kepada pengusaha yang turut membantu pelaksanaan Tax Amnesti.

“Apresiasi kami kepada pak Harsono, yang sejak awal turut mensosialisasikan dan mengajak para pengusaha ikut Tax Amnesti,” ujar Gunung di sela-sela pertemuan.

Sebagai upaya memaksimalkan penerimaan di UMKM, lanjutnya, saat ini pihaknya melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada teman-teman UMKM dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia, karena memang kebanyakan UMKM adalah binaan CSR BI.

“Kita lakukan Bimtek pelaksanaan Tax Amnesti kepada UMKM. Karena sektor ini belum tergarap di tahap pertama,” katanya.

Dalam kesempatan singkat tersebut dijelaskan, bahwa UMKM yang omsetnya dibawah 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5 persen dari total harta yang diungkap.

Sementara yang mengungkapkan hartanya di atas 10 miliar, kata Gunung, hanya dikenakan 2 persen hingga penutupan pelaksanaan Tax Amnesti 31 Maret 2017 mendatang. “Diluar UMKM tetap 3 persen di tahap kedua ini,” jelasnya.

Pada tahap pertama, KPP Pratama Batam Selatan sukses mengumpulkan Rp222 miliar dari 3.181 wajib pajak. (iwa)

Respon Anda?

komentar