Hotman Paris: Hakim Harus Vonis Bebas Jessica, Ini Dasarnya

1590
Pesona Indonesia
Pengacara Kondang Hotman Paris. Sumber Foto: (ariefyudono.wordpress.com
Pengacara Kondang Hotman Paris. Sumber Foto: (ariefyudono.wordpress.com

batampos.co.id – Perkara kematian Wayan Mirna Salihin benar-benar menyita perhatian banyak orang. Meski bukan publik figur, namun porsi pemberitaanya mengalahkan kasus-kasus yang menimpa pejabat hebat.

Banyak pihak yang menyorot kasus ini. Bahkan, sejumlah pengacara kondang yang mengikuti persidangan Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuh Mirna ikut angkat bicara.

Salah satunya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ia mendesak Pengadilan Negara Jakarta Pusat untuk menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Jessica.

Sebab, menurut Hotman, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan bahwa rekaman CCTV tidak bisa jadi alat bukti jika bukan diambil sendiri oleh penyidik.

“Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materi mantan Ketua DPR Setya Novanto pada 7 September 2016 tentang penyadapan atau perekaman yang dijadikan bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sebuah kasus,” kata Hotman saat dikonfirmasi, Jumat (7/10/2016).

Menurutnya, jika merujuk pada putusan MK, maka rekaman CCTV tidak boleh jadi alat bukti dalam sidang.

Rekaman akan menjadi sah bila rekaman dibuat atas permintaan penegak hukum.

Karenanya, Hotman menilai, keterangan para saksi ahli yang mengacu pada rekaman CCTV harus batal demi hukum.‎

“Seharusnya, polisi, jaksa, dan hakim patuh terhadap putusan MK ini. Konsekuensi logisnya, ya Jessica harus bebas,” beber Hotman.

Dalam keputusan MK tersebut, Hotman memang mengakui bahwa ada pandangan yangmenilai keputusan tersebut tidak mengikat.

Namun, Hotman menilai, ada sebuah kasus yang menyeret nama besar yang menggunakan keputusan MK, padahal keputusan tersebut keluar saat sidang (jessica) masih digelar.

“Kalau memang tidak mengikat, semua kasus-kasus yang kemarin, sampai praperadilan Budi Gunawan, harus diulang dong. Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur apabila ada perubahan perundang-undangan pada saat terdakwa diadili, maka harus diberlakukan perundangan yang lebih menguntungkan terdakwa,” tegas Hotman. (mg4/jpnn)

Respon Anda?

komentar