Minta Tak Dihukum Mati, Pembunuh Ajukan Grasi ke Presiden

1761
Pesona Indonesia
Kepala Seksi tindak Pidana Umum (Kasipidum) dari Kejari Tanjung Balai Karimun (TBK) Bandry Almy. foto:osias de/batampos
Kepala Seksi tindak Pidana Umum (Kasipidum) dari Kejari Tanjung Balai Karimun (TBK) Bendry Almy. foto:osias de/batampos

batampos.co.id – Salah satu terpidana mati, Hendro Agus Prasetyo alias Haris yang melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu rumah tangga dan anaknya pada 2012, mengajukan grasi atau pengampunan kepada Presiden melalui Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun, Senin (3/10).

”Sesuai dengan keinginan dari Hendro yang mempunyai keinginan bahwa jangan sampai dihukum mati. Dengan kata lain meminta keringanan kepada Presiden Jokowi. Sebab, Hendro masih memiliki tanggungan keluarga, yakni memiliki anak dan istri. Bahkan, sejak ditahan polisi sampai dengan divonis pihak keluarga tidak bisa menjenguk. Hal ini disebabkan, keterbatasan dana yang dimiliki keluarga dan juga tinggal di pelosok salah satu desa di Jawa Timur. Atas dasar itu, kita mengajukan grasi ke Presiden,” ujar DP Rosita selaku kuasa hukum Hendro kepada koran Batam Pos, Kamis (6/10).

Dikatakan Rosita, jika mendapatkan keringanan atau tidak divonis mati, tentunya terpidana masih memiliki kesempatan untuk bertemua dengan anak dan istrinya. Karena, terpidana merasa masih mempunyai atau memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun, Bandry Almy, secara terpisah membenarkan bahwa telah menerima laporan dan pemberitahuan dari kuasa hukum Hendro tentang pengajuan grasi melalui PN Tanjungbalai Karimun. ”Sesuai dengan aturan, kita sebagai JPU memang harus mendapatkan pemberitahuan. Dan, kita juga akan membuat laporannya ke pimpinan,” jelasnya.

Bendry menyebutkan, sesuai dengan data terakhir yang tercatat saat ini yang bersangkutan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tembesi, Batam. ”Sudah lebih dari dua tahun dipindahkan ke sana. Dan, perlu diketahui bahwa sebelum mengajukan grasi, terlebih dulu Hendro mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun dua tahun lalu sudah ditolak,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bendry, terpidana masih ada upaya hukum lagi setelah grasi. Artinya, jika grasi tidak dikabulkan, maka bisa menempuh jalur hukum peninjauan kembali (PK). Kemudian, untuk terpidana mati lain yang sampai saat tidak juga mengajukan PK setelah grasinya ditolak adalah Tan Djo alias Aseng yang saat ini telah dipindahkan penahannya ke LP Kembang Kuning Nusakambangan, Jawa Tengah.

”Khusus terhadap terpidana mati Tan Djo kita sudah ingatkan untuk segera mengajukan PK. Sebab, jika namanya termasuk dalam eksekusi mati tahap selanjutnya, maka tidak bisa lagi beralasan akan mengajukan PK. Memang, saya juga tidak tahu kapan eksekusi mati terhadap terpidana mati asal Karimun akan dilaksanakan. Yang mengetahui adalah Jakasa Agung,” paparnya.

Sesuai berita di koran ini, peristiwa pembunuhan yang dilakukan Hendro Agus Prasetyo yang merupakan buruh bangunan terjadi 2012 silam di Komplek perumahan New Orleans, Bukit Senang. Korbannya, Wati Setiawati dan anaknya. Wati ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumah yang belum siap. Sedangkan, anak korban Winson yang masih duduk di bangku SD diculik dan akhirnya dibunuh di dalam kamar kos terpidana dengan cara dihempaskan ke lantas semen. Kemudian, mayat Winson dimasukkan ke dalam kantong plastik. Namun, sebelum berhasil membuang mayat Winson, Hendro berhasil ditangkap polisi. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar