Tersandung Hukum, Kemendagri Tidak Lanjutkan Proses PAW Anggota Fraksi Golkar

556
Pesona Indonesia
Asmin Patros. foto:rpg
Asmin Patros. foto:rpg

batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri RI sudah memastikan tidak dapat melanjutkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam tubuh Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. PAW dari almarhum Sofyan Samsir ke Raja Amirullah, selaku peraih suara terbanyak di bawahnya, terkendala dengan kasus pidana yang menjerat mantan Bupati Natuna tersebut.

Kepastian ini baru diperoleh Partai Golkar lewat salinan surat Mendagri perihal tidak dapat melanjutkan proses PAW. Sehingga hanya proses pemberhentian almarhum Sofyan Samsir yang dapat diselesaikan.

Namun, hal ini tidak lantas membuat Fraksi Partai Golkar puas. Dalam waktu dekat ini, mereka akan mendatangi Kemendagri untuk berkonsultasi perihal status hukum Raja Amirullah.

“Ya kami akan Kemendagri. Kami ingin memberikan penjelasan dari sudut pandang Partai Golkar mengenai status hukum Amirullah,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kepri, Asmin Patros, Kamis (6/10).

Menurut Asmin konsultasi ini adalah sesuatu yang perlu. Mengingat mereka tidak ingin di kemudian hari terjadi kesalahan pengambilan keputusan atas pekara ini. Karena berdasarkan fakta yang ada kini, Raja Amirullah masih berhak lantaran belum ada keputusan hukum tetap atau inkracht.

“Dia kan sedang melakukan pengupayaan hukum,” ujar Asmin.

Konsultasi ke Kemendagri ini dinilai Asmin dapat memperjelas mengenai keputusan yang sebaiknya diambil. Apakah ketidakdapatan kelanjutan PAW Raja Amirullah itu memang sudah harga mati sehingga mesti dialihkan ke Raja Astagena selaku peraih suara terbanyak di bawah Amirullah, atau memang masih dapat diupayakan PAW-nya mengingat belum ada putusan hukum tetap atas kasus yang membelit Raja Amirullah.

“Setelah ada hasil rapat dalam internal DPD Golkar Kepri, baru diputuskan siapa yang akan bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi,” kata Asmin.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri, Misni membenarkan bahwa Kemendagri menolak mengurus kelanjutan proses PAW Raja Amirullah. Dikarenakan yang bersangkutan kini sedang terjerat dengan hukum pidana. Dalam salinan surat Mendagri yang sudah diterimanya dinyatakan bahwasanya Kemendagri tidak dapat melanjutkan proses PAW. Sehingga hanya proses pemberhentian almarhum Sofyan Samsir yang dapat diselesaikan.

“Kemendagri hanya menunggu inkracht. Kalau memang bebas, PAW ini akan langsung proses,” ungkap Misni.

Begitu bunyi informasi yang diterima Misni dari salinan gambar surat Kemendagri yang diterimanya dari pesan Whatsapp. Sementara surat yang asli akan ditembuskan langsung ke Gubernur Kepri, DPRD Kepri, dan juga DPD Partai yang bersangkutan. “Kemungkinan akan tiba dalam minggu ini,” ucapnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar