Tiga Desa Mulai Realisasikan Pengerjaan Fisik dari Dana Desa

568
Pesona Indonesia
Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun,  Khairita. foto:tri haryono/batampos
Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun, Khairita. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Untuk tahap pertama Dana Desa (DD) yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Karimun sudah dicairkan sebesar Rp 16.529.656.200 miliar dari Rp 27.549.427.000 miliar. Anggaran itu diperuntukan 42 Desa yang digunakan untuk pembangunan fisik di 42 Desa yang ada di Kabupaten Karimun.

”Benar, jadi tahap pertama sudah 60 persen masuk ke kas desa dari BKUD Karimun. Termasuk tiga desa yaitu Desa Tanjung Pelanduk, Kecamatan Moro, dan dua desa, Sanglar, Semembang, kecamatan Durai yang baru dicairkan,” jelas Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Hj Khairita, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun, kemarin (6/10).

Dengan demikian tiga desa tersebut, saat ini baru mulai merealisasikan pengerjaan fisik. Seperti pembangunan tambatan perayu, posyandu, semenisasi jalan, pembangunan MCK, batu miring, rehabilitasi jalan umum desa. Sementara itu, untuk 39 desa rata-rata realiasasi pengerjaan fisik sudah mencapai 75 persen, bahkan ada yang sudah 100 persen pengerjaannya.

”Seperti di Desa Tanjungbatu Kecil ada 100 persen pekerjaan fisiknya yaitu pembangunan fisik dan rehab balai pertemuan. Dan mereka akan menyelesaikan pekerjaan fisik menggunakan DD tahap kedua ini,” ungkapnya.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari APBD Karimun sebesar Rp14 miliar sudah dilakukan pencairan dua tahap yang mencapai Rp 9.684.222.800 miliar. Dengan demikian, tersisa Rp 4.445.777.200 miliar yang akan dicairkan pada tahap ketiga pada bulan Oktober ini. Artinya, penggunaan DD tersebut sudah diatur dalam Permendesa Nomor 21 tahun 2015 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 tahun 2016 tentang pedoman teknis, pelaksanaan DD yang bersumber dari APBN 2016 yang disempurnakan lagi dengan Perbup Nomor13 tahun 2016.

”Saya harapkan kepada semua Kepala Desa, agar segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD. Untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Intinya, peranan Desa dengan masyarakat untuk bisa membangun daerahnya lebih baik dengan menggunakan DD,” kata wanita berjilbab merah ini di ruang kerjanya.

Terpisah, Bendahara Desa Tanjungbatu Kecil, Arief Budiman ketika ditanya sejauh mana realisasi pembangunan fisik di kampung halamannya, ia mengatakan sudah ada pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan sudah bisa dipergunakan. Sementara beberapa pekerjaan semenisasi jalan, sumur air bersih, drainase masih dalam tahap pengerjaan yang mencapai 70 persen.

”Alhamdulillah, ada yang sudah selesai. Kita di sini, kendalanya cuaca yang sering turun hujan. Sehingga, pengerjaan fisik tidak dapat diteruskan,” ucapnya.(tri/bpos)

Respon Anda?

komentar