Fokus Pengarusutamaan Gender, Tanjungpinang Masuk Penilaian APE

444
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Kota Tanjungpinag masuk dalam penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE) 2016. Anugrah ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak diberbagai sektor pembangunan.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul cukup bangga dengan hal itu. Kata dia, sejak dulu hingga kini dan ke depannya, Pemko Tanjungpinang bakal tetap berkomitmen dalam pembangunan sektor-sektor program pengarustamaan gender, perlindungan perempuan serta perlindungan anak.

“Itu bisa dilihat dengan membuat regulasi terkait program-program yang telah dilaksanakan di SKPD Pemko Tanjungpinang,” kata Syahrul, kemarin.

Syahrul menjelaskan, berdasarkan data yang ada, perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tanjungpinang mencapai 77,9, sedang perkembangan indeks pembangunan gender mencapai 96,45. Sementara itu, indeks pemberdayaan gender meningkat menjadi 70,92.

Karena itu, sambung Syahrul, dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan program proritas yang dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan cara saling bersinergi antar SKPD.

Lalita Gaafar selaku tim Verifikasi dan Evaluasi Pembangunan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakui bahwa Kota Tanjungpinang sangat berkomitmen terhadap program pangarustamaan gender.

“Melihat apa yang dipaparkan Pak Syahrul tadi, mulai dari regulasi, pemberdayaan ekonomi perempuan hingga menurunkan angka kematian ibu, adalah merupakan prestasi yang luar biasa, mudah-mudahan Kota Tanjungpinang bisa meraih prestasi lebih baik dari tahun sebelumnya,” ucapnya.

Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri, sambung Lalita, bisa menjadi barometer untuk Kabupaten/Kota lainnya, dalam rangka memenuhi tiga masalah meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar