Miris! Banyak Pekerja Lokal Tersingkir Digantikan TKA Ilegal

924
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Isu kehadiran tenaga kerja asing (TKA) yang menggantikan posisi tenaga kerja lokal di sejumlah perusahaan yang ada di Batam kian menggaung. Isu tersebut berhembus kencang dari kawasan industri galangan kapal di Tanjunguncang. Para pekerja lokal banyak yang dilengserkan meskipun bekerja sebagai operator karena digantikan dengan TKA.

Batam Pos yang menelusuri informasi tersebut selain menemukan keluhan karyawan lokal yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena posisinya digantikan TKA, juga menemukan banyaknya mes atau asrama bagi TKA di dalam perusahaan. Ini menguatkan jika isu tersebut bukan isapan jempol semata.

Salah satu perusahaan galangan kapal asal Cina di Tanjunguncang, misalkan selain memiliki mes di dalam kawasan perusahaan, bahasa dan tulisan yang dipakai di dalam kawasan perusahaan itu umumnya bahasa Mandarin. Hanya sedikit pekerja lokal yang terlihat menduduki posisi sebagai sekuriti ataupun operator. “Banyakkan orang Cina pak di dalam makanya tulisan dan bahasanya Mandarin semua,” kata Abdon, sekuriti di depan gerbang kawasan industri tersebut.

Perusahaan yang belum lama berdiri itu, memang sejak awal lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara asal perusahaan tersebut yakni Cina. Pekerja lokal hanya dipercayakan untuk menjaga keamanan. “Miris juga lihatnya, tapi mau gimana lagi, kami butuh pekerjaan ini sehingga kami tak bisa melawan meskipun mereka memakai bahasa Mandarin dalam kawasan ini,” kata Abdon lagi.

Tidak itu saja, perusahaan galangan kapal yang sudah lama juga mulai berpaling. Tenaga kerja lokal yang awalnya membangun nama besar perusahaan tersebut kini perlahan-lahan digantikan dengan TKA yang umumnya dari negara asal sang pemegang saham atau pemilik modal perusahaan. “Sampai ke helper pun sudah digantikan sama orang luar, apalagi posisi staf sudah pasti orang mereka semua pak. Orang-orang lokal disingkirkan semua. Orang mereka yang dimasukkin,” kata Dendi, mantan staf di salah satu perusahaan galangan kapal yang sudah diberhentikan belum lama ini.

Penuturan Dendi ini bukan tanpa alasan yang jelas, sebab setelah dia di-PHK pada bulan Juni lalu, saat ini mendapat kepastian informasi bahwa posisinya telah digantikan oleh pekerja lain asal Cina. “Padahal kemampuan dan skill sama aja pak tapi itu tadi, karena lemahnya pengawasan pemerintah PMA (perusahan modal asing) seenaknya memberlakukan peraturan yang jelas-jelas melanggar hukum di negara kita,” ujar Dendi lagi.

Bahkan kata Dendi, perusahaannya itu saat ini juga memiliki mes tersendiri di dalam kawasan perusahaan. Mes tersebut dikhususkan bagi TKA agar tidak terpantau oleh petugas pengawas TKA yang ada. “Itu (TKA) banyak yang tidak melalui prosedur alias ilegal, makanya disembunyikan di dalam perusahaan biar tak ketahuan kalau ada pekerja asing di dalam,” ujarnya.

Ironisnya meskipun TKA telah membanjiri kawasan Industri galangan kapal tersebut, pihak kelurahan yang berhak memberikan izin domisili TKA mengaku sangat minim mendapat laporan izin domisili para TKA tersebut.

Kelurahan Tanjunguncang yang cukup banyak dengan kawasan dan perusahaan galangan kapal misalkan mengaku hanya sekitar 225 orang TKA yang mengurus izin domisili tahun 2015 lalu. Sementara di semester awal tahun 2016 ini juga baru 150an orang. Jumlah tersebut diakui pihak kelurahan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan jumlah TKA yang ada, sebab pihak kelurahan sendiri tak punya wewenang untuk mengecek keberadaan para TKA tersebut.

“Secara aturan ya kami hanya memberikan surat domisili ke TKA yang sudah memiliki izin kerja dan tinggal dari Imigrasi dan Disduk. Kalau pengawasan atau pengecekan itu bukan wewenang kami,” ujar lurah Tanjunguncang, Sutikno, kemarin.

Jumlah TKA yang diinformasi melebihi jumlah TKA yang memiliki izin domosili itu kata Sutikono bisa saja TKA ilegal ataupun TKA yang tinggalnya di luar kelurahan Tanjunguncang sehingga dia terdaftar di surat domisili kelurahan lain.

“Bisa jadi TKA ilegal, bisa juga yang hanya kerjanya di sini dan tinggal di kelurahan lain ya otomatis dia harus urus surat domisilinya di kelurahan lain tersebut,” tutur Sutikno. (eja)

Respon Anda?

komentar