Soal Lahan, Pengusaha Mengadu ke Menko Perekonomian

848
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Sengkarut pengelolaan lahan masih menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah pusat berjanji akan segera menginventarisir daftar alokasi lahan sebagai langkah awal penyelesaian masalah ini.

“Enggak mudah, tapi pasti ada solusinya,” kata Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Darmin Nasution, saat diskusi dengan pengusaha Batam dan anggota DPD RI di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (7/10).

Nantinya pemerintah juga berencana untuk mengembangkan sistem berbasis IT agar pengurusan lahan dapat dengan cepat diselesaikan. Dengan cara ini, diharapkan pemerintah daerah dan pengusaha dapat sama-sama merasakan dampak keuntungan dalam jangka panjang.

“BP Batam juga tengah melakukan pembenahan data lahan dengan menggunakan IT. Cara paling baru itu mendorong lebih rasional dan menegakkan aturan main,” tutur Darmin.

Dalam kesempatan itu, Darmin juga mengaku banyak mendengar keluhan pengusaha Batam terkait terhentinya layanan penerbitan izin alokasi lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Alasannya, saat ini BP Batam tengah menunggu tarif baru perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Saya semakin mengerti kondisi di Batam. Dan dari hasil rapat ini saya akan segera menyelesaikannya,” ungkapnya.

Darmin mengatakan, pihaknya akan segera mengundang komponen-komponen terkait. Sehingga persoalan tata kelola lahan di Batam dapat dicarikan solusi terbaiknya.

Sedangkan anggota DPD asal Kepri, Jasarmen Purba, juga mengaku sudah sering mendengar keluhan pengusaha terkait layanan perizinan di BP Batam. Dia berharap Menko Perekonomian segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Jangan lama-lama lagi, DPD minta Menko segera melakukan perbaikan,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim. Ia meminta agar BP Batam segera memperbaiki pelayanan perizinan lahan khususnya perizinan Izin Peralihan Hak (IPH).

Menurut dia, meski BP Batam membantah, saat ini ada yang  tak beres dalam proses pengurusan IPH. “Jika pengurusan IPH tidak bermasalah, mengapa masyarakat dari pengembang hingga anggota dewan ribut-ribut, kita sudah cukup sabar,” jelasnya.

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, mengatakan pihaknya tidak pernah mempersulit proses perizinan kepada para pengusaha, khususnya para pengusaha sektor properti dan turunannya. Apa yang terjadi saat ini, kata dia, merupakan efek dari upaya perbaikan pelayanan dan sistem perizinan di BP Batam.

“Semua bingung kepada kami soal lahan, kami tidak tahu tanah bapak itu di mana. Bapak beli tanah di kawasan lindung,” tuturnya.

Hatanto pun mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak tinggal diam mengatasi permasalahan lahan. Untuk itu, kalangan pengusaha dan masyarakat diminta untuk bersabar dan menunggu berbagai upaya yang telah disiapkan oleh pemerintah.

“Ini enggak mudah. Kita juga selama ini telah berusaha. Kita kan hanya pelaksana,” tuturnya. (leo/jpg)

Respon Anda?

komentar