Optimis Mandiri Tahun Depan, UMRAH Urus Alih Status Pegawai

543
Pesona Indonesia
Universitas Maritim Raja Ali (UMRAH) Tanjungpinang. foto:dok
Universitas Maritim Raja Ali (UMRAH) Tanjungpinang. foto:dok

batampos.co.id – Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang optimistis dapat bersikap mandiri pada tahun 2017 mendatang. Upaya yang tidak main-main karena tahun depan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan dana hibah sebagai bantuan operasional.

Wakil Rektor II UMRAH Hery Suryadi mengatakan saat ini Rektor Prof Syasir Akhlus sedang fokus mengurus perubahan status dari dosen tetap non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sambil memperbaiki proposal hibah tahun 2016 yang diajukan ke Pemprov Kepri.

“Rektor UMRAH ditetapkan sebagai Ketua Tim Verifikasi PPPK 37 PTN baru se-Indonesia. Jumlah dosen dan pegawai dari 37 kampus itu sebanyak 5.256 orang,” katanya, Sabtu (8/10) lalu.

Hery mengemukakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di UMRAH berjumlah 172 orang. Jika status mereka menjadi PPPK, maka gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan bersumber dari APBN.

Dampak positif dari perubahan status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu, kata dia, pendapatan dari uang kuliah tunggal (SPP) yang bersumber dari mahasiswa dapat fokus digunakan untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk tunjangan struktural pejabat yang dipekerjakan di UMRAH mulai Januari-September 2016 bersumber dari APBN sudah dibayar. Selama ini, tunjangan bersumber dari APBD Kepri.

Sementara tahun 2016 ini, sebagai akibat dana hibah yang belum dibayarkan, uang kuliah tunggal digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan kelebihan beban mengajar sehingga banyak kegiatan perguruan tinggi yang pelaksanaannya ditunda.

“Tahun ini, memang tahun terberat yang dihadapi UMRAH, karena tidak memiliki uang untuk membayar tunjangan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi kami yakin tahun depan UMRAH bisa mandiri setelah status dosen dan tenaga kependidikan menjadi PPPK,” ucapnya.

Terkait dana hibah sebesar Rp15 miliar yang saat ini berpolemik, Heri mengatakan pihak UMRAH masih memperbaiki proposal yang diajukan kepada Pemprov Kepri sesuai keinginan Kejati Kepri.

“Nanti akan dipresentasikan kepada pihak Disdik Kepri dan Kejati Kepri,” ujarnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar