APBD Perubahan Kepri Menyusut Rp 16 Miliar

475
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Riau sudah dibacakan. Defisit masih belum terhindarkan. Dalam penyampaiannya, Gubernur Nurdin menyatakan defisit membuat keuangan Provinsi Kepri menyusut 0,53 persen dari APBD murni, atau berkurang sebesar Rp 16 miliar.

Jika pada APBD murni jumlah anggaran Provinsi Kepri sebesar Rp 3,056 triliun maka APBD Perubahan menurun menjadi Rp 3,040 triliun.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak meminta Gubernur Nurdin beserta jajarannya bekerja lebih serius agar kondisi defisit ini tidak lantas berpengaruh pada pembangunan yang sedang digesa.

“Saya berpesan, dengan anggaran yang menurun, tidak mengurangi porsi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Jumaga, pada paripurna penyampaian nota keuangan, Senin (10/10).

Pembangunan yang menyentuh masyarakat, sambungnya, antara lain pembangunan fisik infrastruktur, pembangunan SDM dan menarik investasi agar bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi Kepri. Dengan begitu diharapkan juga dapat kian menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat luas.

Menurut Jumaga, kondisi defisit bisa diatasi dengan meningkatkan kreativitas kerja. Bisa ditandai dengan memilah-pilih antara yang prioritas dan nonprioritas. Sehingga pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat bisa tetap terlaksana.

“Jangan menyerah. Defisit ini bukan kendala pembangunan. Hanya perlu disiasati bersama saja,” ungkap politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Di tempat yang sama, Gubernur Nurdin sepakat dengan rekomendasi DPRD Kepri. Pemprov, janjinya, akan bekerja dengan kreatif meski defisit anggaran tidak dapat terelakkan.

Selain bekerja kreatif, kata Nurdin, Pemprov Kepri juga bertekad menuntaskan semua utang, termasuk dana tunda salur kabupaten kota.”Pengurangan dana perimbangan tidak mempengaharui pembangunan Kepri. Pemprov juga berjanji untuk segera menyelesaikan dana tunda salur kepada seluruh Kabupaten Kota,” kata Nurdin.

Karena itu ia mengharapkan dukungan bersama dari seluruh anggota DPRD Kepri agar pembahasan APBD Perubahan bisa dituntaskan dalam waktu cepat, sehingga kerja-kerja yang tertunda dapat segera dilaksanakan.

“Harmoni antara DPRD Kepri dan Pemprov, saya yakin bisa memberikan banyak hal yang lebih baik buat pembangunan Kepri ke depannya,” pungkas Nurdin. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar