Sulap Pelabuhan Tikus Jadi Sumber PAD

425
Pesona Indonesia
Pelabuhan rakyat
Pelabuhan rakyat

batampos.co.id – Di era kepemimpinan Bupati Aunur Rafiq, kepala dinas yang ditunjuk harus bisa menggali potensi daerah menjadi sumber pendapatan. Yang paling mendapat sorotan adalah, pengelolaan perparkiran, dan pelabuhan rakyat.

Ketua LSM Kiprah, Jhon Saputra menyebutkan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan harus segera melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan pelabuhan “tikus” yang marak di Pulau Karimun. Selain bisa menambah pendapatan daerah, juga akan mudah diawasi peredaran barang-barang yang masuk dan keluar dari aktivitas pelabuhan pribadi tersebut.

“Selama ini tidak ada yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelabuhan bongkar muat di pelabuhan pribadi tersebut. Akibatnya, sumber penghasilan pendapatan daerah menguap begitu saja. Makanya pelabuhan pribadi tadi harus ditata ulang,” ungkap Jhon, kemarin.

Jhon memperkirakan jumlah pelabuhan tikus di sepanjang pulau Karimun besar mencapai seratusan lebih. Memang, keberadaan pelabuhan tikus di Karimun sudah ada sebelum dibentuk menjadi kabupaten. Saat itu belum ada pelabuhan skala besar yang bisa digunakan untuk aktivitas bongkar muat barang. Sehingga, bermunculan pelabuhan yang dibangun tak jauh dari pelantar rumah warga.

Pelabuhan tersebut dimanfaatkan untuk bongkar muat barang. Sampai kini, pelabuhan tersebut tetap beraktivitas, meski sudah ada pelabuhan resmi untuk bongkar muat barang. “Kalau memang serius menata ulang, kami dukung. Pastinya, pemerintah harus tegas dengan menyurati pemilik pelabuhan dan meminta mereka segera mengurus izinnya. Hasilnya, tentu pemerintah juga yang menikmati,” pungkas Jhon.

Pun untuk parkir yang hanya menghasilkan Rp 80 juta pertahun, ditengarai masih bisa didongkrak lebih tinggi. Lantaran, sejumlah titik parkir belum optimal diberdayakan.

“Cukup banyak titik-titik parkir yang bisa dikelola menjadi sumber pendapatan. Kami melihat, dinas perhubungan belum maksimal menggarapnya,” keluh Ketua Komisi III DPRD Karimun, Zainuddin Ahmad, Minggu (9/10).

Diyakini kurang lebih 200 titik potensi parkir yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. Di antaranya sepanjang Jalan A Yani Meral yang hingga kini masih bebas dari pungutan parkir. Pun begitu kendaraan roda empat yang berjejer di halaman rumah dinas bupati. Ditambah jejeran mobil yang parkir di sepanjang Jalan Nusantara pada malam hari, Jalan Trikora, dan titik-titik lainnya yang tidak pernah tersentuh pungutan parkir. Kondisi ini belum termasuk perparkiran di Pulau Kundur, dan Moro.

“Yang namanya uang parkir itu sudah harus dipungut ketika kendaraan tersebut sudah menggunakan fasilitas umum atau memakan badan jalan. Tidak peduli, kendaraan yang parkir merupakan milik si pemilik toko,” sebut Zainuddin Ahmad. (enl/bpos)

Respon Anda?

komentar