Dapat Hibah, Pelayanan PDAM Tirta Kepri Harus Lebih Baik

231
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.  foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Hibah pemerintah pusat sebesar Rp 22,3 miliar mesti jadi momentum bagi Perusahaan Dagang Air Minum (PDAM) Tirta Kepri dalam meningkatkan pelayanannya. Sebab jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri sudah memenuhi janjinya untuk lekas merampungkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal non-tunai untuk pembebasan utang ini.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menegaskan pelayanan yang lebih baik adalah keharusan bagi PDAM Tirta Kepri. “Hibah sudah cair, air harus lebih mengalir dan tidak boleh sering mati lagi hingga ke rumah-rumah,” katanya usai paripurna penyertaan modal, Senin (10/10) kemarin.

Dana sebesar Rp 22,3 miliar itu adalah total dari utang pokok PDAM Tirta Kepri sebesar Rp 7,27 miliar dan utang non pokok yang mencapai Rp 15 miliar yang sebelumnya dirasa sangat membebani operasional perusahaan daerah ini.

Jumaga menambahkan, jika nanti memungkinkan, ia meminta Pemprov Kepri juga diberi peluang untuk menambah penyertaan modal bagi PDAM. “Perhatian ini, saya harapkan dapat meningkatkan kerja keras PDAM melayani masyarakat. Tidak ada lagi kebocoran, dan masyarakat dapat dilayani dengan baik,” tegasnya.

Sementara Gubernur Nurdin juga berpesan hal yang sama. Menurutnya pemutihan utang melalui hibah non-tunai ini adalah wujud keseriusan pemerintah pusat agar penyedia layanan air bagi kehidupan masyarakat semakin membaik.

Nurdin berpendapat, pemutihan ini sebagai sebuah jalan terang yang mesti membuat PDAM Tirta Kepri semakin berenah. Harapannya sama. Nurdin ingin ke depannya tidak ada lagi masyarakat sebagai pelanggan PDAM mengeluh karena air tidak mengalir sampai ke rumah.

Soal perbantuan dana operasional di tahun depan, Nurdin masih belum bisa berkomentar banyak. Menurutnya, hal itu bisa terlaksana bila memang benar kondisi keuangan daerah sudah semakin membaik.

“Kalau dijawab sekarang bisa tapi kenyataannya tidak, nanti dikira janji palsu. Soal bantuan modal itu nanti dululah ya. Kami lihat dulu peluangnya. Tapi meski begitu, pelayanan ke masyarakat harus tetap maksimal,” pungkas Nurdin. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar