SOTK Kepri Masih Gemuk, Sejumlah Dinas dan Badan Digabung

425
Pesona Indonesia
 Teddy Jun Askara. foto:rpg
Teddy Jun Askara. foto:rpg

batampos.co.id – Ketua Panitia Khusus Ranperda Perubahan SOTK Pemprov Kepri, Teddy Jun Askara menyatakan, saat ini SOTK yang ada masih gemuk. Karena itu, Teddy merasa masih perlu penggabungan sekitar 50 persen dari jumlah dinas dan badan yang ada. Sehubungan banyaknya dinas dan badan yang dipisahkan selama ini. Padahal, berdasarkan tipe dan karakter kedinasan seharusnya dapat digabung.

“Mengenai mana-mana saja yang kami gabungkan ini sudah kami komunikasikan ke Kemendagri. Dan penggabungan ini mengikuti PP 18,” tutur Teddy saat diwawancarai kemarin.

Penggabungan ini seperti halnya Badan Keuangan yang bertipe B demikian halnya dinas pendapatan akan digabungkan menjadi satu badan. Yang mana, dijelaskan Teddy, memang sudah seharusnya digabungkan. Kemudian Dinas Sosial, akan digabungkan pula bersama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi satu tubuh dalam dinas. Sehingga menjadi tipe A. Lalu Dinas Pendidikan juga akan bergabung dengan Pemuda dan Olahraga dikarenakan satu rumpun.

“Intinya yang satu rumpun akan kami gabungkan, karena mengikuti PP 18. Dan untuk mendapatkan efisiensi,” terang Teddy.

Selain keperluan efisiensi dengan penggabungan dinas, Teddy menuturkan penggabungan ini pun untuk menghilangkan tumpang tindih di kabupaten/kota dengan provinsi mengenai kebijakannya. Sehingga dari pembahasan sementara, pansus DPRD Kepri merangkum adanya 18 Dinas dan tiga Badan dalam SOTK Kepri yang bakal diajukan tahun ini. “Gubernur berbicara efisinsi nih kan, tapi struktur SOTK masih gemuk. Makanya benar-benar akan kami rampingkan ini,” ujar politisi muda Partai Golkar ni.

Kendati banyak dinas dan badan yang akan dileburkan, Teddy tak menampik ada beberapa dinas yang tetap akan dipisahkan sehubungan dengan peraturan menteri di atas dinas-dinas tersebut. Juga memperhitungkan nilai berdasarkan tipe yang telah dicapai. Sebagaimana dinas kesehatan dan juga dinas perhubungan yang akan berdiri sendiri. Serta Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan yang akan tetap dipisahkan.

Teddy menjelaskan, dipisahkannya dinas pariwisata dan dinas kebudayaan ini pun turut disarankan oleh kementerian dalam negeri. “Memang pemisahan keduanya ini berjalan alot. Tapi kedua dinas ini sama-sama memiliki tipe A. Sehingga tak wajib untuk diigabungkan,” terang Teddy.

Sementara untuk dinas bertipe B, lanjutnya, wajib untuk digabungkan. Sebagaimana dinas bertipe B digabungkan dengan dinas bertipe A dan menjadi dinas bertipe A plus dan ditambahkan satu bidang. Juga dinas bertipe B digabungkan dengan dinas bertipe B kemudian menjadi dinas A, sebagaimana dinas pendapatan dan badan keuangan yang diajukan untuk digabungkan dan menjadi satu dinas bertipe A dan dilengkapi dengan tambahan satu subbidang.

“Maka itu, dinas pariwisata dan dinas kebudayaan ini sangat dianjurkan mendagri untuk pisah. Karena kalau digabungkan, akan sangat disayangkan. Berhubung untuk mencapai tipe A ini tak semudah yang dikira. Inilah anjuran Mendagri,” bebernya.

Sementara untuk tiga badan yang diusulkan pansus DPRD Kepri, yakni Bappeda dan litbang menjadi satu badan. Kemudian BKD dan Korpri dileburkan, serta satu badan lainnya yakni BKKAD.

Selain itu, Teddy juga menerangkan adanya beberapa struktur lainnya yang masih menanti petunjuk dari peraturan menteri, seperti dinas pengelolaan perbaan, lalu penanggulangan bencana daerah, Kesbangpol, juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). “Kalau seperti Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) ini juga harus bergabung dengan dinas yang serumpun. Berarti masuk juga ke dinas yang terdapat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tadi,” ucapnya.

Kendati telah memiliki daftar kedinasan ini, Teddy tak menampik, sampai pada penetapan posisi dinas ini akan mengalami perubahan seiring pembahasan di waktu yang akan datang. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar