DPRD Minta Pemprov Kepri Tangkal Defisit dengan Tingkatkan Retribusi

270
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Nota keuangan anggaran daerah perubahan tahun ini telah disampaikan. Kini giliran fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pandangan umum sekaligus tanggapan nota tersebut. Melalui sidang paripurna Rabu (12/10) kemarin, seluruh fraksi memberi atensi khusus tentang sektor pendapatan asli daerah.

Yang paling pertama angkat suara sekaligus pembuka sidang paripurna adalah Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Menurutnya, defisit keuangan memang sudah tidak mungkin dihindari. Suka atau tidak harus diterima. Namun, bukan berarti Pemprov Kepri boleh berdiam diri.

“Defisit ini harus diatasi. Harus diakali. Harus dicarikan jalan keluarnya. Misalnya, dengan meningkatkan retribusi,” kata Jumaga membuka sidang paripurna.

Pemprov Kepri, sambung Jumaga, tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada sektor dana bagi hasil sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah. Apalagi setelah dari tahun ke tahun terus mengalami kemerosotan angka penerimaan.

Masih ada sejumlah potensi retribusi yang bisa digarap dengan maksimal. Jumaga menyebutkan, hal itu bisa secara tak langsung mendongkrak pendapatan daerah.

“Selain optimalisasi pajak daerah, kita bisa juga melirik retribusi umum, pelabuhan, pertanian dan perijinan tertentu. Sehingga kita tidak bergantung kepada DBH,” kata Jumaga.

Hal yang sama diamini fraksi-fraksi di DPRD. Juru bicara fraksi PDIP, Ruslan Kasbulatov mengatakan bahwa pendapatan daerah yang menurun ini dapat dipahami oleh fraksi PDIP. Namun, PDIP minta agar maksimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak labuh jangkar. “Perlu ada intensifikasi pendapatan sekaligus mengurangi kebocoran yang tidak perlu,” pinta Ruslan.

Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Taba Iskandar mengingatkan pemerintah agar dalam penyusunan skema rasionalisasi harus bisa dipertanggungjawabkan. “Apalagi dengan adanya SOTK baru ini. Kami ingin pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efisien,” pinta Taba.

Di tempat yang sama, juru bicara fraksi Demokrat Hotman Hutapea meminta agar APBDP kali ini disusun dengan hati-hati. “Apalagi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” pintanya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar