Lampu Jalan di Dabo Meredup, Warga Minta Diusut

289
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Tokoh pemuda Dabo Singkep, Rony Kurniawan mempertanyakan penerangan jalan umum (PJU) yang semakin mengkhawatirkan karena minim dan tergolong kurang perawatan. Padahal, 19 ribu pelanggan setiap bulannya membayar pajak lampu jalan setiap pembelian listrik.

“Pelanggan setiap membeli voucher listrik dan membayar rekening tetap dikenakan biaya lampu jalan, tapi kondisi yang diterima masyarakat tidak maksimal,” kata pria yang akrab disapa Iwan Munir kepada koran Batam Pos, Rabu (12/10) pagi.

Jika diasumsikan dari jumlah pelanggan sebanyak 19 ribu tersebut, dan setiap pelanggan harus membayar lima persen dari pembelian rekening listrik, maka dana untuk penerangan lampu jalan tergolong besar. Hal ini yang menjadi pertanyaan Iwan, kemana dana tersebut dan digunakan untuk apa?

Dalam hal ini, Iwan menyatakan masyarakat sebagai konsumen yang nota benenya telah membayar iuran lampu jalan setiap bulan adalah sebagai pihak yang dirugikan. Karena tidak mendapat pelayanan seperti yang telah dibayar oleh mereka.

Di lapangan, sejumlah jalan umum dan persimpangan Kota Dabo Singkep terlihat gelap. Kondisi ini juga menjadikan Dabo sebagai kota yang tidak siap sebagai kota yang tergolong nyamanan dan keamanan. Karena penerangan yang minim tersebut, kondisi ini juga mengakibatkan rawan kecelakaan dan tindak kriminalitas pencurian.

Saat ini, Kota Dabo Singkep sebagai pelanggan terbesar di Kabupaten Lingga hanya mendapat 20 titik penerangan lampu jalan. Sehingga masih banyak kawasan di Kota Dabo yang memerlukan penerangan namun tidak mendapat penerangan lampu jalan.

Ironinya lagi, informasi yang diterima Batam Pos, Pemkab Lingga meminta pengurangan lampu jalan yang sudah ada. Dan, sebagian lagi diminta untuk penurunan daya, padahal pelanggan PLN masih membayar tagihan penerangan jalan umum masih sama seperti sebelumnya.

Iwan juga menjelaskan informasi yang diterimanya, rata-rata uang hasil pembayaran masyarakat terhadap pajak penerangan jalan umum sebesar Rp 131 juta. Dari nilai tersebut, masyarakat membayar dana penerangan lampu jalan selama setahun sebanyak Rp 1 milyar lebih.

Iwan juga meminta kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti terkait keresahan warga terhadap penerangan lampu jalan ini, “jika ada tindak pidana dalam hal ini, semestinya pihak penegak hukum dapat menindaklanjutinya,” kata Iwan.

Seperti yang diberitakan Batam Pos sebelumnya, Kapolres Lingga AKBP Muji Supriyanto meminta kepada Pemkab Lingga untuk dapat menambah kenyaman masyarakat dengan meningkatkan penerangan lampu jalan. Dia berpendapat, kondisi ini dapat berakibat pada peningkatan angka kejahata pada malam hari. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar