MenPAN: Pecat PNS Maupun Honorer Bermasalah

1594
Pesona Indonesia
Menpan RB, Asman Abnur, saat menyampaikan sambutan pada hari jadi Kabupaten Karimun. foto:humas pemkab
Menpan RB, Asman Abnur, saat menyampaikan sambutan pada hari jadi Kabupaten Karimun. foto:humas pemkab

batampos.co.id – Bupati Karimun, Aunur Rafiq membantah kalau Pemkab Karimun dikatakan takut menindak sejumlah PNS maupun tenaga honorer di lingkungan Pemkab Karimun yang kedapatan bolos kerja atau melakukan tindakan lainnya yang tak diperbolehkan selaku PNS ataupun honorer.

“Tetap akan kami tindak PNS ataupun honorer yang membandel sering bolos kerja. Dalam pengambilan sanksi terhadap PNS maupun honorer, harus ada prosedur yang dilalui, tak bisa main langsung. Yang prosedural lah,” ujar Aunur Rafiq.

Catatan Batam Pos, tahun ini terdapat sejumlah PNS maupun honorer di Pemkab Karimun yang melakukan tindakan tak terpuji, seperti Novel yang bertugas di Kantor Camat Meral pada Agustus kemarin yang membawa parang di tempat kerja.

Di bulan yang sama, Sekda Karimun sebelumnya, Arif Fadillah mengeluarkan nota dinas terhadap honorer yang baru saja menjalani hukuman pidana umum, yakni Dena Fitrisa, dengan jabatan sebagai tenaga adiministrasi di kantor Luara Teluk Uma Tebing.

Pada bulan September, aksi tak terpuji juga dilakukan tenaga honorer Disnaker Karimun, Wisnu yang sengaja merobek kertas pengumuman di Disnaker dengan maksud agar pungli yang ia lakukan tetap berjalan lancar tanpa hambatan.

Ada lagi oknum PNS yang juga salah satu ketua LSM yang tak pernah masuk kantor, tapi masih tetap menerima gaji.

Terakhir, Kepsek SMAN 2 Karimun kedapatan menjual buku LKS ke siswanya. Padahal sudah jelas ada aturan yang melarang sekolah menjual buku LKS ke siswa.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan, terhadap PNS ataupun honorer yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, apalagi sampai terlibat pidana, yang berhak menindak adalah kepada daerahnya sendiri, apakah itu Bupati untuk Kabupaten dan Walikota untuk Kota.

“Itu tanggung jawab kepala daerahnya. Kalau ada laporan ke saya mengenai PNS ataupun honorer yang bermasalah, pasti akan saya pecat langsung mereka ini. Hal inilah yang merusak tatanan dan merugikan negara,” ujar Asman Abnur. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar