Pembahasan UMK 2017 Tunggu Laporan Inflasi

532
Pesona Indonesia
Ruffindy Alamsjah. foto:tri haryono/batampos
Ruffindy Alamsjah. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Biasanya dua bulan menjelang berakhirnya tahun, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Kabupaten Karimun telah melakukan pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Karimun yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran upah tahun depan. Namun hingga kini UMK 2017 belum dibahas.

”Memang, biasanya mulai bulan ini kita bersama dengan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) sudah mulai melakukan pembahasan. Hanya saja, untuk dapat membahas berapa besarnya UMK Karimun yang akan dijadikan acuan pembayaran upah buruh tahun depan tidak bisa langsung dibahas. Melainkan, harus mengetahui dulu berapa besarnya inflasi secara nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Kepala Disnaker Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah kepada koran Batam Pos, Rabu (12/10).

Mudah-mudahan, katanya, dalam bulan ini atau pekan depan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi sudah didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Dengan adanya angka tersebut, maka baru akan dijadikan formula untuk menghitung besarnya upah. Selain itu, indikator yang akan dijadikan perhitungan upah adalah UMK yang berlaku tahun ini sebesar Rp 2,4 juta.

Untuk sistem pembahasan, Ruffindy menyebutkan, tetap akan melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam DPK Karimun, termasuk dengan serikat buruh yang ada. ”Yang jelas, dalam pembahasan upah nanti tetap akan menggunakan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena, peraturan tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan oleh pemerintah. Bahkan, sampai saat ini kita juga belum mendengar kalau peraturan itu akan dihapus atau direvisi,” paparnya.

Kemudian, dia juga menyampaikan bahwa aspirasi dari rekan-rekan serikat buruh yang menginginkan tambahan upah Rp 650 ribu pada UMK tahun depan sudah disampaikan ke Kementerian Tenaga (Kemenaker). Selain itu, hal yang paling penting adalah pada saat mulai pembahasan nanti seluruh pihak yang terkait dapat membahas dalam suasana kekeluargaan dan kondusif. Jika terjadi perbedaaan pendapat, maka dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jangan sampai menimbulkan situasi yanb tidak kondusif dan menggangu investasi di Karimun. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar