Abob Terancam Penjara 3 Tahun dan Denda Rp 3 M

1307
Pesona Indonesia
Abob (tanda X) saat tiba di bandara Hang Nadim.
Abob (tanda X) saat tiba di bandara Hang Nadim.

batampos.co.id – Polda Kepri butuh dua tahun untuk menyelesaikan penyidikan kasus reklamasi Pulau Bokor dengan tersangka Achmad Mahbub alias Abob. Kemarin (13/10), Abob dan berkas kasusnya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Abob yang saat ini berstatus sebagai narapidana di Bengkalis, Riau, dijemput jajaran Polda Kepri. Ia mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan Kejati Kepri, saat tiba di Bandara Hang Nadim Batam, kemarin.

“Kami pinjam tersangka Abob dari pihak Rutan Bengkalis. Karena dia juga memiliki kasus lain di Riau dan sudah inkrah,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Budi Suryanto, kemarin.

Dari penyelidikan yang dilakukan pihak Ditreskrimsus Polda Kepri, Abob ditengarai ikut terlibat dalam pengerusakan hutan bakau di Pulau Bokor yang dilakukan PT Power Land. Sebab pada saat itu posisi Abob di PT Power Land sebagai Direktur dan Komisarisnya A Fuan.

“Tersangka pertama (A Fuan, red) sudah lama kita serahkan ke Kejati. Dan sudah disidang juga,” ujar Budi.

Pantauan Batam Pos, pesawat yang membawa Abob dari Pekanbaru mendarat sekitar pukul 12.00 WIB di bandara Hang Nadim, kemarin. Pihak kepolisian tak langsung membawa Abob pergi dari bandara, namun menitipkan terlebih dahulu ke Mapolsek Bandara Hang Nadim.

Dari keterangan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ardianto, pihaknya masih menunggu persiapan dari polisi yang mengamankan Abob. “Tunggu dulu, sebab ada SOP pengawalannnya,” ucap Ardianto singkat.

Baru sekitar pukul 12.55 WIB Abob digiring keluar dari Mapolsek Bandara. Dia langsung dimasukkan ke dalam mobil Toyota Fortuner putih.

Dari data yang dihimpun Batam Pos, Abob melalui PT Power Land mereklamasi Pulau Bokor, Batam, seluas 361 hektare melalui izin yang diperoleh dari empat perusahaan. Di antaranya PT Berantai Bay Storage seluas 87 hektare, PT Rempang Sunset seluas 105 hektare, PT Sunset Sukses seluas 101 hektare, dan PT Power Land seluas 68 hektare. Pasalnya, untuk mengelola pulau terluar itu Abob tidak bisa hanya menggunakan satu perusahaan saja.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian sudah puluhan saksi yakni dari pihak Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, Bapedalda Kota Batam, Dishub Kota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pihak kepolisian menyebutkan ada beberapa hal yang dilanggar oleh Abob dan A Fuan. Antara lain tidak memiliki reklamasi dari Bapedalda. Sehingga kerusakan lingkungan tidak dapat dihindarkan. Seperti terganggunya stabilitas lingkungan di daerah sekitar reklamasi. Selain itu juga berdampak pada nelayan yang ada di sekitar kawasan itu.

Abob dan A Fuan dijerat dengan pasal 109 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di mana isi pasal tersebut yakni setiap orang yang melakukan usaha  atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tiga tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar, paling banyak Rp 3 miliar. (ska)

Respon Anda?

komentar