Arcandra Bukan PNS tapi Jadi Wakil Menteri, Kok Bisa?

454
Pesona Indonesia

pelantikanbatampos.co.id – Presiden Joko Widodo menunjuk Ignasius Jonan sebagai bos Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Arcandra Tahar wakil menteri ESDM.

Selama ini, kursi Wamen ESDM selalu diisi pejabat karier berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para wakil menteri adalah PNS.

Namun, tidak untuk Arcandra. Dia bukanlah seorang PNS. Namun, penunjukan Arcandra sebagai wakil Jonan dipastikan tak melanggar aturan. Sebab, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan non-PNS bisa jadi wakil menteri.

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Rini Widyantini, mulanya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang ada ketentuan yang mengatur jabatan wakil menteri merupakan jabatan karir.

Merujuk pada Pasal 10 UU Kementerian Negara Karenanya, pejabat yang ditunjuk menjadi wakil menteri pun haris PNS dengan eselon IA.

“Periode 2008 hingga Mei 2012, jabatan wamen memang diisi pejabat eselon IA dari PNS,” katanya kepada JPNN  Jumat (14/10).

Namun, ketentuan itu pada 2012 digugat ke MK. Ternyata, MK dalam putusannya membatalkan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara.

“Dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945,” terangnya.

Dengan putusan MK itu maka secara otomatis Pasal 10 UU Kementerian Negara tak berlaku. MK menyatakan, wamen adalah jabatan politik yang bisa diisi oleh PNS maupun non-PNS sesuai‎ kompetensi.

Hal itu juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor  60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

“Jadi kalau Presiden Jokowi menunjuk Pak Arcandra sebagai wamen, sah-sah saja. Karena UU membolehkannya, apalagi Pak Arcandra punya kemampuan di bidang ESDM,” tandasnya. (esy/jpnn)

Respon Anda?

komentar