Kronologis Tarif Baru UWTO

1018
Pesona Indonesia
ilustrasi Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
ilustrasi
Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Pejabat BP Batam membeberkan kronologis terbitnya PMK 148 2016 yang mengatur tarif baru UWTO (uang wajib tahunan otorita). Tarif baru ini ditetapkan atas usulan para pejabat lama BP Batam di bawah kepemimpinan Mustofa Widjaja.

Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, menjelaskan pembahasan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) BP Batam, yang di dalamnya termasuk tarif baru UWTO, sudah dilakukan sejak November 2015 lalu. Pembahasan ini muncul atas rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan audit BPKP saat itu, tarif BLU BP Batam yang kala itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 Tahun 2012 dinilai terlalu rendah. Sehingga BPKP merekomendasikan agar PMK tersebut direvisi.

Selanjutnya, BP Batam melakukan pembahasan terkait hal tersebut dengan stakeholder terkait seperti Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan Karimun (BBK).

“Setelah melalui beberapa kajian keluarlah usulan rekomendasi revisi PMK 153/2012 lewat Surat Kepala BP Batam pada 31 Desember 2015,” kata Eko saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kepri dan pengusaha di Graha Kepri Batam Center, Kamis (13/10).

Kemudian, atas dasar surat itu, maka diterbitkanlah rekomendasi untuk merevisi tarif layanan pada tanggal 27 Januari 2016 yang kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah itu, di Kemenkeu dilakukan pembahasan kembali. Dan kemudian terbitlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 pada tanggal 30 September dan diundangkan pada 3 Oktober lalu.

“Kami hanya melanjutkan dan melaksanakan saja,” jelasnya.

Ia meminta kepada segenap masyarakat dan pengusaha di Batam agar jangan terlebih dahulu memikirkan skenario terburuk dari kenaikan UWTO ini. Sebab sampai dengan saat ini, BP belum menetapkan Peraturan Kepala (Perka) yang akan mengatur secara rinci tarif baru UWTO tersebut. Eko memastikan, pihaknya tidak akan menerapkan kebijakan yang akan membebani masyarakat dan dunia usaha.

“Yang jelas kami gak sebodoh dan segila itu menerapkan tarif maksimal,” ujarnya.

Eko menjelaskan tarif yang memiliki rentang atas dan bawah ini akan digunakan untuk proyeksi jangka panjang agar tidak perlu lagi merevisi tarif layanan BLU lagi.

“Saya mempertanyakan juga tarif itu, mending beli lahan baru jika tarifnya semahal itu,” jelasnya.

Selain karena dinilai terlalu murah, lanjut Eko, revisi tarif BLU BP Batam ini juga didasari beberapa alasan. Di antaranya karena banyaknya calo yang memanfaatkan titik lemah tersebut sehingga banyak terjadi moral hazard.

Sehingga menurut dia, kebijakan kenaikan tarif UWTO ini merupakan salah satu langkah taktis untuk memperbaiki sistem layanan di BP Batam. Namun jika kebijakan ini tetap ditolak dan akan digugat, Eko mempersilakannya.

“Silakan saja untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi selama PMK itu belum dicabut, kami akan laksanakan tugas kami,” jelasnya.

Eko kemudian mengungkapkan tugas yang diemban BP Batam saat ini adalah membenahi Batam.

“Kami diberi tugas untuk beresin, mungkin enam bulan lagi kami tidak disini, jadi kami hanya ikuti aturan saja,” ungkapnya.

Ia menegaskan dalam lima tahun ke depan, BP Batam belum akan menerapkan tarif maksimal. “Tarif untuk pelabuhan dan bandara sudah fixed, namun lahan dikasih rentang,” ungkapnya.

Mantan Direktur Utama PT Berau Coal Energy ini juga menjelaskan dalam Perka BP Batam yang masih digodok oleh BP Batam ini pertimbangan penentuan tarif UWTO ini ditentukan dari lima aspek. Yakni keadilan, kepatuhan, daya beli, instrumen pengendalian arah pembangunan, dan kontinyuitas pengembangan pulau Batam.

“Jadi, kekhawatiran tersebut terlalu pagi, ketika sudah berlaku, baru boleh protes,” jelasnya.

Untuk itu dia berharap agar semua pihak menahan diri untuk berkomentar. Sebab opini dan penafsiran yang salah justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Ini bagaimana orang melihatnya saja. Kalau sudah keluar baru protes. Saya sebenarnya tak wajib datang ke sini,” ujarnya.

Senada dengan Eko, Deputi II BP Batam, Junino Yahya menegaskan bahwa mereka siap menghadapi gugatan terkait PMK ini di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Silahkan diadukan, sampaikan pada yang memutuskan, kami akan ikut. Mungkin kalau berkenan, tolong beri masukan kepada kami,” jelasnya. (leo/rng)

Respon Anda?

komentar